JAKARTA — Di tengah klaim kesuksesan program-program populis oleh pemerintah, kritik ilmiah yang tajam justru membongkar adanya anomali besar dalam manajemen anggaran negara. Rezim saat ini dinilai tidak hanya mengalami disorientasi dalam menyusun skala prioritas, tetapi juga melakukan tindakan “licik” dengan mengorbankan hak-hak dasar rakyat demi memuluskan megaproyek mercusuar yang rawan kegagalan.
Kritik berbasis data makroekonomi ini dibongkar oleh Kepala Bidang Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Muhammad Hafiz Haer Nanda. Melalui kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Hafiz mempreteli borok di balik kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang kini menjadi sorotan nasional.
Kanibalisme Anggaran: Pendidikan dan Kesehatan Jadi Korban
Salah satu poin paling krusial yang disorot mahasiswa adalah alokasi dana fantastis sebesar Rp330 Triliun untuk program MBG. Anggaran yang luar biasa besar ini dinilai tidak dikelola secara bijak, melainkan memotong pos-pos anggaran vital lainnya yang menyentuh hajat hidup orang banyak.
“Pemerintah ini sangat licik. Mereka melihat ada mandat konstitusi bahwa anggaran pendidikan wajib 20 persen. Lalu, anggaran MBG ini dipaksakan masuk ke dalam pos tersebut. Akibatnya, anggaran murni untuk operasional pendidikan rakyat tergerus dan hanya tersisa sekitar 14 persen,” ungkap Hafiz dengan lugas.
Ironisnya, ketimpangan ini tidak hanya memukul sektor pendidikan. Demi membiayai MBG, pemerintah juga tega melakukan pemotongan anggaran jaminan kesehatan pada BPJS serta anggaran mitigasi bencana di bawah BNPB.
Lebih jauh, analisis administrasi publik BEM UI menemukan bahwa porsi terbesar dari anggaran MBG justru habis bukan untuk membeli bahan pangan bergizi, melainkan dialokasikan pada belanja operasional non-pangan, seperti pengadaan sepeda motor listrik, mobil, hingga pembangunan fisik dapur.
Ironi di Aceh: Sekolah Hancur, Dapur MBG Berdiri Mewah
Bukti konkret dari hancurnya sensitivitas kemanusiaan rezim ditemukan langsung oleh tim investigasi BEM UI yang turun ke wilayah pasca-bencana di Aceh. Di sana, negara dinilai absen memberikan bantuan nyata selama 7 hingga 8 bulan, meninggalkan rumah-rumah dan gedung sekolah dalam kondisi hancur berantakan tanpa kepastian renovasi.
Namun, di tengah puing-puing kemiskinan dan keterbatasan akses listrik yang mati-matian dihadapi warga, terdapat satu pemandangan kontras yang menyakitkan hati.
“Rekan-rekan kami di Aceh melewati runtuhan rumah dan sekolah, tapi tiba-tiba ada satu bangunan yang berdiri sangat kokoh dan megah di sana: Dapur MBG dan Koperasi Merah Putih. Ini ironi yang luar biasa kejam. Apa gunanya dapur makanan gratis kalau gedung sekolah tempat mereka belajar saja hancur?” cecar Hafiz memberikan ilustrasi.
Ketika tim mahasiswa mewawancarai anak-anak di Aceh mengenai apa yang paling mereka butuhkan, jawaban mereka sangat sederhana namun menampar wajah penguasa. Anak-anak tersebut secara tegas menolak sekadar diberi makan gratis dan lebih memilih agar sekolah mereka diperbaiki agar bisa kembali belajar dan melihat bendera Merah Putih berkibar.
Kegagalan Teoretis: Kebijakan Tanpa Mitigasi Risiko
Dari kacamata Ilmu Administrasi, BEM UI menilai pemerintah telah gagal total sejak tahap awal siklus kebijakan (policy cycle). Program MBG diluncurkan secara ugal-ugalan tanpa melalui proses pilot testing yang memadai di berbagai wilayah, serta mengabaikan perumusan exit strategy atau rencana mitigasi risiko (Plan B) jika program tersebut mengalami kebocoran anggaran.
Ketika kini ditemukan indikasi korupsi besar-besaran dalam operasionalnya, pemerintah dinilai bersikap naif dan hanya berlindung di balik tameng “janji politik” serta pembenaran populis bahwa program ini sudah memiliki penerima manfaat.
“Pemerintah membuat program ini terlalu besar untuk gagal (too big to fail), sehingga ketika sekarang terbukti ada masalah dan korupsi di dalamnya, mereka tidak punya jalan keluar. Mereka tidak tahu prioritas. Rakyat tidak butuh janji politik yang dipaksakan jika harganya adalah kehancuran fasilitas dasar, kesehatan, dan masa depan pendidikan nasional,” pungkas Hafiz menegaskan posisi saklek mahasiswa.
