SURABAYA — Keputusan mengejutkan yang diambil jajaran kepolisian saat Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Surabaya tahun 1993 menjadi titik balik krusial yang mengagalkan skenario pengondisian politik penguasa saat itu. Di tengah tingginya tensi politik nasional, kepolisian justru mengambil alih komando pengamanan dengan mengajukan syarat-syarat ketat yang di luar dugaan.
Dikutip dari kanal Youtube Ustadz Demokrasi dengan judul : Eks Kapolri Bimantoro & Laks Bongkar Skenario Penggagalan Megawati di Kongres Luar Biasa PDI 1993p
, Langkah ini diambil setelah unsur militer enggan memegang komando langsung pengamanan di lapangan lantaran besarnya sorotan publik dan internasional. Mengantisipasi potensi intervensi aparat secara telanjang, komando pengamanan yang dipimpin Kapolresta Surabaya kala itu, Kombes Pol. Surojo Bimantoro, langsung mematok garis tegas bagi seluruh pihak yang terlibat.
Berikut adalah dua syarat utama dan skenario ketat pengamanan kepolisian yang diterapkan dalam KLB PDI Surabaya 1993:
- Sterilisasi Arena dari Militer Berseragam
Kepolisian menegaskan tidak boleh ada satu pun prajurit TNI berseragam yang berada di lokasi dan arena KLB. Hal ini dilakukan untuk mengikis persepsi publik bahwa ajang politik partai tersebut didikte oleh kekuatan militer.
- Pemisahan Kendali Operasi secara Tegas
Tugas pengamanan dipisahkan secara riil dari operasi intelijen maupun operasi sosial-politik. Kepolisian hanya memegang kendali atas ketertiban umum dan siap menindak secara hukum siapa saja yang memicu kerusuhan di dalam arena persidangan.
- Pengerahan Pasukan Cadangan Terukur
Pengamanan fisik lapangan sepenuhnya dipercayakan kepada delapan kompi Brimob, sementara unsur militer hanya ditempatkan sebagai pasukan cadangan on-call di kesatuan masing-masing tanpa keterlibatan langsung di lokasi.
- Jaminan Akses Pendaftaran Megawati
Kepolisian mengawal dan membuka barikade rute bagi rombongan Megawati Soekarnoputri untuk mengantisipasi upaya pengadangan jalanan yang dirancang agar pendaftaran Megawati melewati batas waktu (deadline) pukul 18.00 WIB.
Melalui penerapan skenario pengamanan yang independen dan tegas ini, ruang gerak operasi intelijen yang berniat mengacaukan persidangan berhasil diredam, sekaligus melapangkan jalan bagi konsolidasi dukungan arus bawah PDI di Surabaya.
