JAKARTA — Tabir sejarah politik Indonesia menjelang runtuhnya rezim Orde Baru kembali tersingkap. Dalam sebuah rekaman kesaksian sejarah, mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn.) Surojo Bimantoro membongkar secara detail intrik, operasi intelijen, dan skenario penggagalan Megawati Soekarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Surabaya pada Desember 1993.
Dikutip di kanal You Tube Ustadz Demokrasi, Bimantoro salah satu panelis dalam acara peluncuran buku autobiografi Erros Djarot Jilid II & III blak-blakan membongkar secara detil sejarah upaya penggagagal Megawati di Kongres PDI 1993 di Surabaya. Bimantoro yang kala itu menjabat sebagai Kapolresta Surabaya sekaligus Komandan Pengamanan (Danpam) KLB, mengungkapkan bahwa dinamika KLB Surabaya bukan sekadar perhelatan partai politik biasa, melainkan medan pertarungan antara operasi intelijen penguasa dan arus bawah reformasi.
Pelimpahan “Bola Panas” Pengamanan
Pelaksanaan KLB PDI 1993 berada di bawah sorotan tajam publik domestik dan internasional. Menurut Bimantoro, unsur militer—dalam hal ini Kodam V/Brawijaya dan Korem setempat—enggan memegang komando langsung pengamanan di lapangan untuk menghindari tuduhan intervensi aparat secara telanjang.
“Waktu rapat di Kodam, jajaran militer menolak dan melempar bola panas itu ke kepolisian dengan alasan acara ini disorot internasional. Ketika ditanya apakah sanggup, saya tegaskan siap, tetapi dengan syarat ketat,” ujar Bimantoro.
Dua syarat utama yang diajukan kepolisian kala itu adalah:
- Sterilisasi Arena dari Militer Berseragam: Tidak boleh ada prajurit TNI berseragam di area KLB guna memastikan ketertiban dijaga penuh oleh instrumen hukum sipil.
- Pemisahan Tiga Operasi: Operasi pengamanan (Polisi/Brimob) dipisahkan secara tegas dari operasi intelijen dan operasi sosial-politik. Kepolisian memegang kendali penuh untuk menindak siapa pun yang melakukan perusakan atau gangguan fisik di arena persidangan.
Skenario Deadlock dan Penyusupan 30 Intelijen
Salah satu pengakuan paling krusial dalam kesaksian tersebut adalah keberadaan operasi intelijen sistematis yang dirancang untuk menciptakan situasi deadlock (kebuntuan) agar Megawati gagal terpilih sebagai Ketua Umum PDI.
Skenario pertama dilakukan dengan berupaya mengadang laju rombongan Megawati menuju lokasi pendaftaran. Tujuannya sederhana: membuat Megawati melewati tenggat waktu registrasi pada pukul 18.00 WIB sehingga gugur secara administratif. Namun, kepolisian mengawal ketat rute perjalanan tersebut hingga Megawati berhasil menembus barikade dan mendaftar tepat waktu.
Skenario kedua adalah sabotase di dalam arena persidangan. Bimantoro membeberkan bahwa pihaknya menemukan 30 orang yang dipimpin oleh seorang oknum perwira menengah polisi dari unsur intelijen (Bakin/Satgas) yang menyusup ke dalam ruangan dengan mengenakan seragam PDI.
“Tugas mereka adalah mengacaukan jalannya sidang, merebut mikrofon, dan memprovokasi agar terjadi kekacauan internal,” ungkapnya.
Skenario penyusupan ini akhirnya dipatahkan setelah kepolisian berkoordinasi dengan tim internal pro-Megawati—termasuk Eros Djarot—untuk melakukan verifikasi ketat terhadap surat mandat DPC dari setiap peserta yang masuk ke ruang sidang. Diketahui, 30 penyusup tersebut tidak mengantongi mandat resmi dari cabang mana pun.
Taktik Deklarasi De Facto Sebelum Batas Waktu
Memasuki hari terakhir pelaksanaan, otoritas Pembina Politik Daerah (Panglaksusda/Kodam) menginstruksikan agar seluruh kegiatan KLB dibubarkan tepat pada pukul 24.00 WIB dengan alasan masa izin keramaian telah habis.
Melihat iklim politik yang semakin genting dan potensi pembubaran paksa tanpa hasil, Bimantoro melakukan langkah taktis di lapangan. Ia memberi sinyal kepada jajaran pendukung Megawati agar segera mengonsolidasikan klaim kemenangan.
Sebelum jam menunjukkan pukul 24.00 WIB, politisi pro-Mega seperti Noviantika Nasution dan Jatikoesomo dibawa menggunakan jip terbuka menemui ribuan massa pendukung di luar arena untuk mengumumkan bahwa Megawati Soekarnoputri telah terpilih secara de facto sebagai Ketua Umum PDI.
Tepat pada pukul 24.00 WIB, Bimantoro berdiri di atas jip pengamanan dan secara resmi mengumumkan pembubaran kegiatan karena izin operasional telah usai, sekaligus memfasilitasi puluhan armada bus gratis untuk memulangkan para kader ke daerah masing-masing demi mengantisipasi bentrok susulan.
