WASHINGTON D.C. — Upaya legislatif di Kongres Amerika Serikat untuk mengintegrasikan sistem pertahanan dan teknologi militer antara AS dan Israel kini tengah memicu perdebatan sengit di tingkat global. Shamsi Ali Al-Nuyorki, direktur Jamaica Muslim Center, New York, Amerika Serikat,menilai rencana yang tertuang dalam RUU Anggaran Pertahanan Nasional (NDAA) 2027 tersebut menyimpan risiko besar bagi stabilitas keamanan.
“Jika rencana ini lolos, status hubungan pertahanan Amerika-Israel bukan lagi sekadar bantuan militer konvensional, melainkan bergeser menjadi integrasi resmi di bidang industri dan teknologi pertahanan tingkat tinggi,” ujar Shamsi Ali Al-Nuyorki dalam laporan analisisnya.
Klausul utama penyatuan ini berpusat pada Pasal 224 NDAA 2027 versi Kongres yang bertajuk “Inisiatif Kerja Sama Teknologi Pertahanan Amerika Serikat-Israel.”
Cakupan Integrasi Jaringan dan Sektor Strategis
Berdasarkan data yang dihimpun Shamsi Ali Al-Nuyorki, Pasal 224 mewajibkan Menteri Pertahanan AS menunjuk pejabat khusus guna mengelola kerangka integrasi komprehensif. Sektor teknologi baru yang masuk dalam radar kerja sama ini meliputi:
- Kecerdasan buatan (AI) dan quantum machine learning.
- Sistem tanpa awak (drone) dan senjata energi.
- Pertahanan siber, perang elektronik, serta bioteknologi medis.
Selain Pasal 224, Kongres juga tengah menggodok RUU pendukung sekunder, yakni Defense Partnership Act (H.R.1229 / S.554) yang diajukan pada 12 Februari 2025. Regulasi tersebut mengusulkan pembukaan kantor Defense Innovation Unit di Israel serta memasukkan negara tersebut ke dalam “basis teknologi dan industri nasional” AS—sebuah status eksklusif yang saat ini terbatas hanya untuk anggota intelijen Five Eyes (AS, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Kanada).
Kritik Lintas Politisi dan Lembaga Think Tank
Rencana penyatuan permanen ini memicu kekhawatiran dari sejumlah anggota parlemen AS sendiri. Anggota DPR AS, Thomas Massie dan Ro Khanna, secara terbuka mengkritik istilah “integrasi jaringan” dan “penggabungan data” yang dianggap tidak didefinisikan secara jelas dalam draf hukum. Massie dan Khanna menilai klausul abu-abu tersebut berpotensi merusak kedaulatan AS karena mengikat sistem militer domestik secara langsung ke pihak asing tanpa batasan hukum yang jelas.
Senada dengan hal itu, lembaga riset Quincy Institute merilis analisis yang menyebutkan bahwa inisiatif ini akan mengikat militer kedua negara jauh lebih dalam ketimbang total bantuan dana sebesar $200 miliar yang telah dikucurkan AS sejak 1948.
Dalam keterangannya, Ro Khanna juga menyoroti masalah akuntabilitas. Ia menyatakan bahwa penggabungan ini berisiko menutupi pengawasan penggunaan bantuan AS ke Israel karena anggaran dan implementasinya tersembunyi di balik program bersama.
Di sisi lain, Badan Intelijen Pertahanan AS (DIA) dilaporkan sempat memberikan peringatan terkait potensi risiko spionase dan pengumpulan intelijen oleh pihak luar jika akses data militer dibuka terlalu dalam, berkaca dari sejarah kasus operasi intelijen masa lalu seperti kasus Jonathan Pollard.
Argumen Lintas Partai dan Prospek Legislasi
Kendati dihujani kritik tajam mengenai beban pembayar pajak dan keterikatan politik luar negeri, rancangan regulasi ini tetap mengantongi dukungan kuat dari faksi lintas partai di Kongres. Para pendukung menyuarakan argumen bahwa kedekatan teknologi ini sangat strategis untuk mempercepat inovasi pertahanan, khususnya dalam mengembangkan sistem penangkal drone dan menghadapi ancaman bersama secara lebih responsif.
Saat ini, nasib Pasal 224 bergantung pada proses amandemen di DPR dan hasil sinkronisasi dengan versi Senat. Sementara itu, RUU Kemitraan Pertahanan (H.R.1229 / S.554) masih tertahan untuk pembahasan di tingkat komite yang saat ini dikuasai oleh Partai Republik. Kesepakatan akhir atas klausul ini akan menjadi indikator apakah Kongres AS siap mengubah arah kebijakan hubungan internasionalnya dari semula “pemberi bantuan” menjadi “mitra integrasi total”.
