: Lukas Luwarso
(Terinspirasi tulisan Ki Hadjar Dewantara “Als ik een Nederlander was”, Seandainya Aku Seorang Belanda, 1913).
Seandainya saya seorang pejabat negara, tentu saya hari ini ikut merayakan kemerdekaan Indonesia di istana. Saya mengenakan pakaian jas dan peci terbaik, memasang bendera di depan rumah, mengikuti upacara dengan khidmat, menyanyikan lagu kebangsaan dengan lantang, lalu mengunggah foto upacara ke media sosial. Saya akan mengingatkan rakyat agar jangan melupakan jasa para pendiri bangsa. Sebagai pejabat negara, saya tahu betul kemerdekaan harus dirayakan dengan meriah dihadapan sorotan kamera televisi yang menyala.
Seandainya saya seorang pejabat negara, saya akan merasa bangga menjadi pejabat negara yang pernah memproklamasikan kemerdekaan. Saya akan berdiri di podium dan mengatakan Indonesia adalah bangsa besar, merdeka, berdaulat, dan tidak bisa didikte oleh bangsa lain. Saya akan mengutip Pancasila, UUD 1945, prinsip gotong royong, rakyat yang sejahteraan dan berdaulat. Saya akan menyuarakan, kekayaan alam Indonesia harus digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, untuk mewujudkan “Indonesia Emas” pada 2045.
Usai pidato merayakan kemerdekaan, saya akan kembali ke ruangan ber-AC, menyantap lezatnya makanan, bercakap-bergurau dengan sesama pejabat. Kesibukan yang membuat saya melupakan kesulitan dan penderitaan rakyat,. Sambil memastikan anggaran untuk acara seremoni, perjalanan dinas ke luar negeri, pengadaan segala fasilitas dan berbagai tunjangan untuk saya sebagai pejabat tetap teralokasi.
Seandainya saya seorang pejabat negara, saya akan mengatakan bahwa demokrasi Indonesia baik-baik saja. Kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi. Namun saya akan mengingatkan agar rakyat tidak bertanya bagaimana uang negara dihamburkankan, siapa mendapat proyek, siapa mendapat konsesi, dan siapa yang sebenarnya menikmati kemerdekaan. Saya akan mengatakan pemerintah terbuka terhadap kritik, asal konstruktif. Bagi pengamat dan aktivis yang terus bersuara kritis, saya cukup memberi label pada mereka sebagai “antek asing” atau “londo ireng”.
Seandainya saya seorang pejabat negara, saya akan sering menyebut kata “rakyat” saat menyampaikan pidato dan sambutan. Menunjukkan bahwa saya tidak melupakan rakyat, sebagai pekerja dan pembayar pajak yang membiayai negara, menggaji dan memberi tunjangan bagi saya agar bisa merdeka menikmati hidup. Saya sesekali mengajak rakyat “mengencangkan ikat pinggang” dan memaklumi kenaikan harga dan berbagai pungutan pajak. Saya meminta rakyat hidup hemat, tapi wajib taat bayar pajak. Untuk memastikan tunjangan, bonus, dan anggaran fasilitas operasional yang menjadi hak saya terus tersedia tanpa tersentuh efisiensi.
Seandainya saya seorang pejabat negara, saya akan bangga dengan pembangunan fisik. Jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, gedung pemerintahan, kawasan industri, ibu kota baru IKN ,dan berbagai proyek strategis nasional yang menjadi “bukti” pembangunan berjalan. Saya menyukai seremoni memotong pita yang fotogenik, meresmikan proyek, dan menyampaikan pidato, untuk curhat tentang sulitnya mengelola Indonesia. Saya pura-pura lupa apakah proyek-proyek yang saya resmikan itu benar-benar dibutuhkan rakyat. Berapa biaya sebenarnya, siapa kontraktornya, bagaimana proses pengadaannya, dan berapa komisi yang saya dapat.
Seandainya saya seorang pejabat negara, saya akan merancang berbagai program populis yang membuat pemerintah tampak dekat dengan rakyat. Saya akan mengatakan “negara selalu hadir”, memberi makan bergizi gratis, membangun koperasi desa, menyediakan sekolah rakyat, membuka 19 juta lapangan kerja. Saya tidak perlu menjelaskan bagaimana caranya, mekanisme pengadaan, distribusi, pengawasan, konflik kepentingan, kasus keracunan, atau potensi kebocoran anggaran. Jika itu dipertanyakan, saya cukup menjawab: “jangan tanya saya”, sambil menunjukkan ekspresi plonga-plongo.
Seandainya saya seorang pejabat negara, saya akan selalu meneriakkan korupsi adalah musuh bersama — yang perlu dikejar sampai ke Antartika. Saya akan memasang spanduk “Berani Jujur Hebat”, mengenakan pin antikorupsi. Saya akan mengutuk koruptor, sembari menawarkan korupsi akan diampuni jika mau mengembalikan. Saya akan menekankan, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Karena Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.
Seandainya saya seorang pejabat negara, saya tidak perlu merasa malu merayakan hari kemerdekaan. Meskipun setelah 81 tahun merdeka, masih banyak rakyat yang takut menyampaikan pendapat, hukum memihak penguasa dan pengusaha kaya, ekonomi rakyat tambah sulit, yang kaya makin kaya yang miskin tambah miskin.
Ki Hadjar Dewantara pada 1913 menulis Als ik een Nederlander was, Jika Saya Seorang Belanda, dengan ironi yang sederhana: bagaimana mungkin pemerintah kolonial merayakan kemerdekaan Belanda di Indonesia, tanah jajahannya. Saya tidak perlu mengajukan pertanyaan Ki Hadjar, lebih dari satu abad lalu itu, karena tidak lagi berlaku. Sudah jadul. Sebagai pejabat negara yang sudah merdeka, hari ini saya cuma mau merayakan hari kemerdekaan. Tidak soal sebagian besar rakyat belum benar-benar merdeka. Penting bagi kami yang sudah merdeka mensyukurinya.
Tetapi, saya bukan seorang pejabat negara. Saya cuma rakyat biasa yang mencoba memahami cara berpikir pejabat yang mencla-mencle. Saya tidak berbakat jadi seorang pejabat, sehingga saya cuma bisa membayangkan logika pembenaran perilaku dan inkonsistensi antara perkataan dan perbuatan mereka.
