JAKARTA — Fondasi konsensus politik yang membalut masa transisi pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo Subianto dinilai kian lapuk dan berada di ambang keretakan serius. Di balik panggung rekonsiliasi semu yang dipamerkan ke publik, sebuah skenario pembangkangan struktural dan pelemahan senyap ditenggarai tengah bergerak dari dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengungkapkan bahwa dinamika transisi kekuasaan yang berlangsung saat ini bukan merupakan bentuk penyatuan visi yang tulus, melainkan kompromi pragmatis yang menyimpan bom waktu.
Dalam wawancara mendalam di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Said Didu menegaskan bahwa kepemimpinan Prabowo kini tengah dibayangi oleh manuver faksi-faksi politik lama yang tidak rela kehilangan cengkeraman kekuasaan.
“Jokowi itu tidak pernah rela melepaskan kekuasaan ini ke siapapun termasuk Prabowo,” tegas Said Didu.
Menurutnya, komposisi kabinet yang dipenuhi oleh figur-figur akomodatif dari rezim sebelumnya justru menjadi jalan masuk bagi terciptanya “sabotase dari dalam”. Langkah Prabowo yang memilih jalan kompromi politik alih-alih pembersihan total dianggap sebagai kekeliruan fatal yang dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan.
Said Didu menunjuk fenomena pasifnya sejumlah menteri kunci dalam mengeksekusi agenda-agenda strategis presiden—seperti penertiban tambang ilegal, penguasaan lahan hutan, hingga pemberantasan korupsi—sebagai bentuk pembangkangan nyata.
“Menteri-menterinya melakukan pembangkangan struktural, sabotase struktural,” ujar Said Didu. “Akhirnya Pak Prabowo sekarang seakan-akan sendirian.”
Ia juga menilai retaknya konsensus politik ini semakin terlihat dari pola serangan opini yang diarahkan langsung ke lingkar inti kepercayaan Prabowo. Pelemahan terhadap tim penertiban dan penegakan hukum dianggap sebagai jalan masuk untuk melumpuhkan daya tawar sang Presiden.
Peringatan tajam pun disuarakan agar Prabowo tidak terjebak dalam ilusi loyalitas partai politik pragmatis yang sewaktu-waktu bisa menarik dukungan ketika peta kekuatan berubah. Tanpa tindakan tegas seperti perombakan kabinet (reshuffle) secara radikal dan pembersihan faksi-faksi yang bermuka dua, masa transisi ini berisiko berujung pada kelumpuhan pemerintahan sebelum waktunya.
Ketegangan di balik meja kompromi ini menjadi sinyal kuat bahwa konsensus politik pasca-pemilu telah kehilangan legitimasinya. Masa depan pemerintahan Prabowo kini sangat bergantung pada keberaniannya melepaskan diri dari cengkeraman bayang-bayang rezim lama.
