JAKARTA — Pidato kontroversial mantan Presiden Joko Widodo yang mewanti-wanti agar pemegang kekuasaan tidak melukai, menjatuhkan, atau bersikap arogan (ojo minteri) kian mempertegas sinyal retaknya hubungan politik antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto. Poin-poin sentilan tersebut dinilai bukan sekadar filosofi Jawa biasa, melainkan teguran terbuka dan ekspresi kekecewaan (curhat) atas posisi politiknya yang mulai terpinggirkan.
Pakar otonomi daerah sekaligus ilmuwan politik pemerintahan, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, menilai pernyataan Jokowi secara tersurat mengarah pada dinamika panggung kekuasaan saat ini.
“Pesan itu sangat vulgar dan keras. Itu ditujukan langsung kepada pemegang kekuasaan sekarang,” ujar Djohermansyah dalam perbincangan di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.
Menurut Djohermansyah, ada sejumlah indikator konkret yang memicu kian meruncingnya fenomena “pecah kongsi” antara dua kubu kekuasaan tersebut:
- Pengkebirian Proyek Lanjutan Jokowi: Kucuran anggaran APBN untuk proyek megah Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai dipangkas secara drastis, menandakan pergeseran prioritas anggaran rezim baru.
- Marginalisasi Peran Gibran: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disinyalir kian minim dilibatkan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis bernegara.
- Simbolisasi Kepemimpinan Tunggal: Munculnya kecenderungan penampakan panggung politik yang kian menonjolkan figur tunggal presiden tanpa memamerkan dwitunggal kepemimpinan.
Eskalasi makin memanas seiring beredarnya isu pemilu yang dipercepat hingga wacana spekulatif mengenai kalender politik nasional. Pembacaan politik ini memperlihatkan bahwa hubungan patron-klien pascapemilu yang sebelumnya solid, kini berada pada titik rawan konflik kepentingan.
Jika gesekan politik di tingkat puncak ini terus berlanjut tanpa kompromi baru, konsolidasi pemerintahan berisiko terganggu di tengah tumpukan persoalan ekonomi global dan ancaman krisis anggaran di berbagai daerah.
