JAKARTA — Pernyataan tajam yang mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk “bertobat” mencuat di tengah kritikan publik terhadap arah tata kelola pemerintahan dan postur kabinet saat ini. Kalimat tersebut ditegaskan bukan sebagai bentuk serangan personal, melainkan sebuah metafora politik yang tajam untuk mendesak penguasa kembali ke rel reformasi birokrasi yang ramping, efektif, dan berbasis meritokrasi.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) sekaligus “Menteri Dalam Negeri Kabinet Bayangan”, Herman Nurcahyadi Suparman—yang akrab disapa Arman Suparman—saat menjadi narasumber dalam tayangan gelar wicara di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.
Metafora Politik dan Koreksi Tata Kelola
Dalam tayangan tersebut, Arman Suparman menegaskan bahwa penggunaan kata “bertobat” merupakan pesan korektif yang mendesak Presiden agar tidak merusak tatanan tata kelola birokrasi demi sekadar merangkul semua patron dan kekuatan politik pendukung.
“Kita sih berharap Pak Prabowo bertobat, gitu ya. Bertobat dalam arti jangan mengesampingkan catatan dari para pakar,” ujar Arman Suparman sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.
Ia menyoroti bahwa pembengkakan struktur kabinet yang dipadu dengan pengabaian terhadap perencanaan berbasis data dan kepakaran (evidence-based policy) dapat memicu ketidakefektifan anggaran serta pembengkakan biaya (cost) yang sangat besar.
Mendorong Meritokrasi dan Menghentikan Kultur ABS
Selain masalah efisiensi fiskal, Arman juga mengkritik maraknya kultur “Asal Bapak Senang” (ABS) di sekitar lingkaran kekuasaan yang berpotensi membiaskan kondisi riil di lapangan, baik di tingkat daerah maupun pelayanan publik.
Melalui desakan korektif ini, Arman mendorong pemerintah untuk kembali pada semangat reformasi birokrasi: merampingkan postur kelembagaan di tingkat pusat, mengedepankan kepakaran teknokratis dan meritokrasi, serta mengalirkan anggaran negara secara optimal untuk kebutuhan rakyat di daerah daripada menumpuknya untuk operasional birokrasi pusat.
