ketgamb: Ist
JAKARTA — Keputusan pemerintah membengkakkan struktur kabinet dengan pembentukan berbagai kementerian, badan, dan posisi baru memantik kritik keras dari kalangan pengamat kebijakan publik. Postur pemerintahan yang kian “gemuk” ini dinilai bukan didasari oleh kebutuhan teknokratis, melainkan sekadar kompromi politik dan bagi-bagi kekuasaan yang berisiko membebankan keuangan negara serta mengancam otonomi daerah.
Dalam tayangan Abraham Samad SPEAK UP, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) sekaligus “Menteri Dalam Negeri Kabinet Bayangan”, Herman Nurcahyadi Suparman—yang akrab disapa Arman Suparman—secara tajam menyoroti bahaya terselubung di balik gemuknya postur kabinet saat ini.
Syahwat Sentralisasi dan Beban APBN
Arman Suparman menilai pembengkakan birokrasi di tingkat pusat secara langsung berdampak negatif terhadap alokasi anggaran dan tata kelola hubungan pusat-daerah. Menurutnya, semakin banyak kementerian dan lembaga yang dibentuk, semakin besar pula porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tersedot hanya untuk membiayai operasional, fasilitas, dan gaji para pejabat di Jakarta.
“Ketika struktur di pusat membengkak, yang terjadi adalah penyedotan anggaran negara untuk operasional birokrasi pusat. Akibatnya, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) justru mengalami tekanan dan pemangkasan,” tegas Arman.
Ia mencontohkan bagaimana pemotongan TKD dan Dana Bagi Hasil (DBH) membuat ratusan pemerintah daerah kini berada dalam posisi sulit, bahkan terancam tidak mampu membiayai kewajiban mendasar seperti gaji pegawai dan pembangunan infrastruktur pelayanan publik.
Syahwat Sentralisme Baru yang Menolak Kepakaran
Tidak hanya persoalan fiskal, Arman juga mengkritik kecenderungan munculnya gaya kepemimpinan yang mengabaikan perencanaan berbasis data dan kepakaran (evidence-based policy). Ia menyebut bahwa banyak program prioritas nasional yang digulirkan secara instingtif tanpa studi kelayakan mendalam, namun dipaksakan masuk hingga ke tingkat desa.
“Banyak kebijakan strategis yang diambil tanpa riset dan kajian kepakaran yang matang. Akibatnya, terjadi cost yang sangat besar dan program yang mubazir di lapangan. Yang kita butuhkan saat ini adalah kepakaran untuk menghitung cost and benefit, bukan sekadar keputusan panggung yang berisiko merusak tatanan,” ujar Arman.
Arman menggarisbawahi bahwa pola pembentukan kabinet super-gemuk ini mengarah pada re-sentralisasi kekuasaan yang bertentangan dengan semangat otonomi daerah dan amanat reformasi. Ia mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi total dan mengembalikan postur kabinet ke ukuran yang proporsional, rasional, dan efektif.
“Pemerintah harus kembali pada kerangka tata kelola yang benar. Efisiensi itu bukan sekadar jargon, tetapi harus dimulai dari merampingkan struktur di pusat agar anggaran benar-benar mengalir untuk pelayanan rakyat di daerah, bukan habis di meja-meja menteri,” pungkasnya.
