JAKARTA — Keretakan hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dinilai bukan lagi sekadar potensi, melainkan keniscayaan politik yang dipicu oleh berlalunya masa “bulan madu” (political honeymoon) antar-elite. Aliansi pragmatis yang terbangun selama Pemilu 2024 kini secara bertahap mulai tergerus oleh persaingan pengaruh dan perebutan kepastian politik pasca-transisi kekuasaan.
Sosiolog dan pengamat politik dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof. Sulfikar Amir, memaparkan kesimpulan serta implikasi luas dari kompetisi elite ini dalam perbincangan yang dikutip dari kanal YouTube Abraham Samad Speak UP.
Menurut Sulfikar, berakhirnya kerja sama politik secara cepat adalah hal yang wajar dalam dinamika politik kekuasaan, terutama ketika insentif awal untuk bersatu telah tercapai.
Kesimpulan Utama: Berakhirnya Bulan Madu Politik
Prof. Sulfikar Amir menegaskan bahwa hubungan antara Jokowi dan Prabowo sejak awal berdiri di atas fondasi pragmatisme transaksional (tactical alliance), bukan keterikatan emosional maupun ideologis yang permanen.
- Kompetisi Pengaruh Menggantikan Insentif Bersatu:Ketika tujuan bersama—yaitu memenangkan kontestasi pemilu—sudah selesai, insentif untuk saling menopang secara otomatis lenyap. Yang tersisa di panggung politik adalah benturan dua kepentingan besar yang saling bersaing.
- Kebutuhan Legitimasi vs. Jaminan Keamanan:Prabowo memerlukan konsolidasi penuh dan legitimasi mutlak atas pemerintahannya tanpa bayang-bayang pendahulu. Di sisi lain, Jokowi membutuhkan jaminan keamanan politik pasca-presidensi serta kepastian keberlanjutan proyek warisannya (legacy).
- Inherent Conflict:Dua kebutuhan ini memiliki potensi konflik bawaan (inherent conflict) yang sangat tinggi, sehingga gesekan antar-kubu hanya tinggal menunggu momentum.
Implikasi Terhadap Peta Politik Nasional
Berakhirnya aliansi dua kekuatan besar ini diprediksi akan membawa implikasi strategis pada lanskap politik Indonesia ke depan:
- Riak Gestur Menjadi Konfrontasi Terbuka:Gestur non-verbal di ruang publik—seperti tindakan menjaga jarak atau enggan menyalami—hanyalah indikator awal (surface signal) dari arus bawah ketegangan yang jauh lebih mendalam.
- Pembentukan Kekuatan Penyeimbang (Counter-Power):Jika kepentingan vital Jokowi terancam, ia diprediksi tidak akan tinggal diam. Jokowi berpotensi menggerakkan basis relawan, jaringan patronase, dan pengaruhnya di jajaran partai politik untuk membentuk kekuatan penyeimbang terhadap kebijakan eksekutif Prabowo.
- Polarisasi Baru di Tingkat Elite:Peta koalisi pendukung pemerintah di parlemen maupun kabinet diperkirakan akan terbelah ke dalam dua poros utama: kelompok yang loyal penuh pada garis komando Presiden Prabowo dan kelompok yang mengamankan pengaruh serta pilar politik keluarga Jokowi.
“Dalam politik kekuasaan, ketika insentif untuk bersatu sudah habis, yang tersisa adalah kompetisi pengaruh. Gestur-gestur dingin yang kita lihat saat ini hanyalah riak kecil dari arus bawah ketegangan politik yang jauh lebih besar di masa depan.”
