JAKARTA — Di tengah impitan harga kebutuhan pokok dan tekanan ekonomi yang kian memberatkan warga, panggung politik nasional justru dijejali spekulasi perebutan pengaruh dan narasi ketidakstabilan pemerintahan. Jurang pemisah antara agenda elit politik dan realitas hidup rakyat kecil kini memicu ancaman anomali sosial yang serius.
Sosiolog Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir, menilai kondisi ini menunjukkan kegagalan para pemangku kepentingan dalam menangkap jeritan mendasar di tingkat akar rumput.
Dalam keterangannya pada dialog di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Sulfikar menegaskan bahwa kejenuhan dan kekecewaan warga yang muncul saat ini murni dipicu oleh faktor ekonomi, bukan karena konspirasi politik.
“Ketika elit lebih sibuk berspekulasi dan bermanuver di saat masyarakat berjuang menghadapi beban ekonomi, yang terjadi adalah lahirnya social cynicism—kekecewaan dan ketidakpercayaan publik yang melebar terhadap elit penguasa,” tegas Sulfikar.
Meningkatnya Kekecewaan Sosial
Fenomena social cynicism atau skeptisisme massal muncul ketika masyarakat menilai para pejabat publik dan tokoh politik lebih mementingkan posisi kepemimpinan 2029 daripada menyelesaikan krisis biaya hidup hari ini.
Menurut Sulfikar, anomali sosial—seperti meningkatnya kejahatan jalanan, frustrasi publik di media sosial, hingga gelombang protes—adalah reaksi wajar atas ketimpangan kebijakan teknokratis. Ketika jalur komunikasi dan penanganan ekonomi tersendatsendat, tekanan tersebut akan mencari jalurnya sendiri ke permukaan.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diingatkan agar tidak salah membaca sinyal sosial dari warga. Narasi pertikaian politik internal koalisi maupun spekulasi penjatuhan kekuasaan dinilai tidak memberikan solusi atas problem riil rakyat.
Dibutuhkan Langkah Nyata, Bukan Narasi Politik
Guna mencegah melebarnya krisis kepercayaan (trust deficit), pemerintah dituntut segera mengambil langkah konkret yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat:
- Stabilisasi Harga: Mengendalikan lonjakan harga bahan pokok dan menjaga daya beli masyarakat bawah.
- Perlindungan Sosial: Memastikan program bantuan dan insentif ekonomi tepat sasaran tanpa dipolitisasi.
- Penghentian Gimik Elit: Meredam kegaduhan wacana politik antar-faksi yang destruktif dan menguras energi bangsa.
Jika jurang antara prioritas elit dan kebutuhan dasar rakyat terus dibiarkan, legitimasi sosial pemerintah berisiko tergerus bukan oleh lawan politik, melainkan oleh kekecewaan warganya sendiri.
