JAKARTA — Penggunaan narasi “makar” dan tuduhan upaya penjatuhan kekuasaan kembali marak mewarnai diskursus politik nasional setiap kali muncul ketegangan atau kritik publik terhadap kinerja pemerintah. Praktek stigmatisasi ini mendapat sorotan tajam dari akademisi dan sosiolog Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir.
Dalam analisisnya pada dialog di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Sulfikar menilai terdapat distorsi konseptual yang disengaja oleh elit politik ketika merespons dinamika sosial di masyarakat. Penabelan “makar” kerap dijadikan alat pemukul balik (counter-narrative) untuk mengalihkan perhatian publik dari akar permasalahan yang sebenarnya.
“Kritikan masyarakat atau diskursus publik soal kinerja pemerintah itu bukan upaya makar. Pengamat juga tidak sedang memicu inflasi wacana. Kalau ada anomali sosial atau kegelisahan di bawah, itu adalah respons atas kondisi ekonomi dan kebijakan publik, bukan gerakan tiba-tiba untuk menjatuhkan rezim,” tegas Sulfikar.
Inflasi Wacana dan Pengaburan Substansi
Praktek membesar-besarkan ancaman atau melakukan “inflasi wacana politik” dipandang sebagai bentuk kegagalan Elit dalam membedakan antara hak konstitusional warga negara dengan tindak kejahatan terhadap negara. Ketika aspirasi dan kegelisahan publik dilabeli secara ekstrem sebagai ancaman terhadap stabilitas rezim, ruang demokrasi mengalami penyempitan (shrinking civic space).
Menurut Sulfikar, anomali atau ketegangan sosial di akar rumput tidak lahir dari konspirasi terselubung untuk menggulingkan kekuasaan, melainkan akumulasi dari tekanan ekonomi, ketimpangan, dan rasa ketidakpuasan terhadap kebijakan yang tidak memihak rakyat.
Mengelompokkan suara kritis ke dalam kategori “tindakan makar” justru memperlihatkan sikap defensif elit penguasa yang enggan mengevaluasi performa teknokratis mereka.
Ancaman Social Cynicism di Tengah Krisis
Lebih jauh, Sulfikar mengingatkan bahwa kebiasaan elit politik melempar narasi ancaman makar dan saling tuduh demi kepentingan kekuasaan dapat berdampak fatal pada konstruksi sosial masyarakat. Ketika rakyat berjuang menghadapi tekanan ekonomi nyata di lapangan, para elit justru disibukkan oleh spekulasi politis dan pembelaan kekuasaan.
“Ketika elit lebih sibuk berspekulasi dan bermanuver di saat masyarakat berjuang menghadapi beban ekonomi, yang terjadi adalah lahirnya social cynicism—kekecewaan dan ketidakpercayaan publik yang melebar terhadap elit penguasa,” ungkap Sulfikar.
Pola ini menunjukkan perlunya reorientasi cara pandang penguasa. Kritik, demonstrasi, dan diskursus publik merupakan mekanisme kontrol alami dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai alarm bagi pemerintah, bukan sinyal kudeta yang harus diredam dengan narasi penyesatan.
