Gantikan Peran Oposisi Parlemen, Kabinet Bayangan Siap Kawal Kebijakan Pemerintah
dok (ist) JAKARTA — Di tengah gemuknya porsi koalisi pendukung pemerintah di parlemen, konsolidasi gerakan masyarakat sipil dan akademisi memunculkan […]
Politik
Pakar TPPU Yenti Garnasih: RUU Perampasan Aset Harus Jadi Alat Pemulihan Kerugian Negara, Bukan ‘Kucing dalam Karung’
JAKARTA — Akademisi sekaligus pakar hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H., menyoroti urgensi keberadaan Undang-Undang
Alarm Kritis Abraham Samad: RUU Perampasan Aset Berpotensi ‘Salah Sasaran’ dan Selamatkan Koruptor
JAKARTA — Wacana percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset minim partisipasi publik memicu kritik keras dari mantan Ketua Komisi
Profil Narasumber & Kisi-kisi Diskusi Publik
1. Dr. Abraham Samad, S.H., M.H. Ketua KPK Periode 2011–2015 Doktor hukum pidana yang pernah memimpin era keemasan Komisi Pemberantasan
Belajar dari Georgia: Pemberantasan Korupsi Butuh Langkah Extraordinary, Bukan Retorika!
JAKARTA — Kegagalan penegakan hukum di Indonesia dalam menindak kejahatan korupsi dinilai akibat kebiasaan mengandalkan cara-cara konvensional untuk menghadapi kejahatan
Penyelamatan Pejabat Korup? Abraham Samad Bongkar Bahaya Pengabaian Illicit Enrichment dalam RUU Perampasan Aset
JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang tengah bergulir di DPR berisiko besar menjadi “macan ompong” jika sengaja
Penyelamatan Pejabat Korup? Abraham Samad Bongkar Bahaya Pengabaian Illicit Enrichment dalam RUU Perampasan Aset
JAKARTA — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang tengah bergulir di DPR berisiko besar menjadi “macan ompong” jika sengaja menanggalkan
Abraham Samad: Perampasan Aset Koruptor Wajib Hukumnya, Bukan Sunah!
JAKARTA — Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kini menjadi sorotan tajam. Kendati publik mendesak agar regulasi ini segera disahkan
Miskinkan Koruptor Harga Mati: Perampasan Aset Adalah Kewajiban Konstitusional
JAKARTA — Wacana perampasan aset koruptor tidak boleh lagi disempitkan sekadar instrumen pelengkap hukum pidana. Penegakan hukum atas kejahatan luar
Dana Desa Dipangkas 70 Persen dan TKD Demi Program Pusat: Amarah Warga Pecah, Fasilitas Publik di Puncak Papua Dibakar
JAKARTA — Kebijakan pemerintah pusat memangkas alokasi Dana Desa secara drastis hingga 70 persen demi mengalihkan anggaran ke program prioritas