JAKARTA — Dua tahun perjalanan kepemimpinan nasional di bawah pimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan sorotan tajam dari kalangan aktivis lingkungan. Rekam jejak tata kelola sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup dalam periode ini dinilai merah dan memerlukan perbaikan total.
Kritik pedas tersebut dipaparkan secara gamblang oleh Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, dalam program wawancara mendalam di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP bertajuk “Hutan Membara, Negara Cuma Jadi Jongos Oligarki?”.
“Kalau ada fase kenaikan kelas, ini jelas harus ngulang, remedial. Rapor 2 tahun ini enggak bisa naik kelas karena gagap dan lambat dalam menangani krisis ekologis serta kebakaran hutan dan lahan,” tegas Iqbal.
Deretan Pelanggaran Prinsip Teknokratik & Aturan Hukum
Iqbal menguraikan sejumlah aspek teknokratik dan batasan hukum (safeguards) yang dinilai dilanggar demi memuluskan agenda ekstraktif dan proyek investasi:
- Pembangkangan atas Putusan MK Soal Tambang Ormas:Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan larangan memberikan prioritas khusus pemberian izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu, pemerintah dinilai tetap memaksakan kebijakan tersebut.
- Pengabaian Perlindungan Pulau-Pulau Kecil:Eksploitasi dan izin pertambangan di pulau-pulau kecil (seperti kasus tambang nikel di Raja Ampat) terus berjalan melalui penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), padahal aturan perundang-undangan dan putusan MK melarang aktivitas industri ekstraktif di pulau kecil.
- Pencetakan Episentrum Bencana Baru di Merauke:Proyek Strategis Nasional (PSN) pembukaan jutaan hektar lahan untuk tebu dan bioetanol di Merauke, Papua, dilakukan dengan membabat area rawa dan gambut. Dampaknya, Merauke kini berubah menjadi episentrum baru kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia.
Loss of Empathy: Pemusatan Anggaran & Pesta di Tengah Bencana
Selain masalah regulasi, Iqbal menyoroti fenomena hilangnya empati (loss of empathy) dari jajaran kabinet. Ketika ribuan warga Kalimantan, Sumatra, hingga NTT menderita akibat Karhutla, banjir, dan dampak krisis iklim, fokus anggaran dan respons pemerintah dinilai keliru:
- Pemusatan Anggaran ke MBG: Anggaran penanggulangan bencana di daerah terpotong akibat pemusatan dana ke program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan proyek fisik terpusat.
- Seremonial Mewah: Pemerintah dinilai bersikap tone-deaf dengan tetap menyelenggarakan selebrasi seremonial dan parade mewah di tengah situasi darurat bencana nasional yang menimpa masyarakat di berbagai daerah.
Mimpi Growth 8% & Swasembada Pangan di Bumi yang Rusak
Iqbal mengingatkan bahwa target ambisius pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% serta swasembada pangan tidak akan pernah terwujud jika fondasi ekologisnya dihancurkan.
“Pak Prabowo tidak akan pernah melihat pertumbuhan ekonomi 8% di bumi yang tidak layak untuk dihuni. Ketika krisis iklim dan Karhutla membuat petani gagal panen, bandara tutup, dan UMKM lumpuh, angka kemiskinan justru akan melonjak tajam,” pungkas Iqbal.
