JAKARTA – Sosiolog dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof. Sulfikar Amir, meluncurkan kritik tajam terhadap model pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Sulfikar menilai terdapat ambiguitas besar dalam desain kebijakan tersebut yang mencampurkan dua ideologi yang bertolak belakang.
Dalam diskusi di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Sulfikar menyebut proyek MBG sebagai kebijakan yang sangat ambivalen. “Ia didesain oleh Prabowo untuk mencapai tujuan kapitalistik, yakni pertumbuhan ekonomi, tetapi dilakukan dengan cara sosialis,” tegas Sulfikar.
Menurutnya, ambisi pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui program ini tidak akan tercapai secara signifikan. Hal ini dikarenakan MBG bukan sebuah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan mekanisme pasar atau penciptaan nilai tambah (added value), melainkan sekadar proyek pemerintah di mana anggaran raksasa di-drop langsung kepada vendor-vendor besar tanpa melalui proses yang kompetitif.
Proyek Politik Berkedok Gizi Sulfikar secara lugas melabeli MBG bukan sebagai program pemenuhan gizi murni, melainkan sebuah proyek politik. “Satu program yang didesain dengan jumlah anggaran yang begitu besar pasti memiliki tujuan-tujuan yang lebih dari sekadar memberi makan anak-anak sekolah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bagaimana Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini hanya menjadi kepanjangan tangan instruksi presiden. Dengan nada pesimis, Sulfikar menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah tidak akan menghentikan atau mengevaluasi total proyek ini meski dihantam berbagai persoalan teknis dan transparansi.
“Saya tidak yakin Prabowo akan mau melakukan itu (meninjau ulang). Kepala BGN sendiri itu tinggal menurut apa kata Prabowo,” ungkap Sulfikar.
Keyakinan 100 Persen: Proyek Jalan Terus Meski Bermasalah Meski banyak pegiat gizi memprotes penggunaan bahan makanan yang tidak sehat—seperti susu kotak dan roti olahan yang tidak menyerap sumber daya lokal—Sulfikar melihat adanya kekerasan kepala dalam pelaksanaan proyek ini. Menurutnya, pemerintah lebih peduli pada penyerapan anggaran secara brutal daripada manfaat sosial atau kualitas gizi yang dihasilkan.
“Pokoknya ini jalan terus,” kata Sulfikar, merujuk pada sikap pemerintah yang tetap memaksakan program di tengah defisit anggaran dan ancaman kanibalisasi dana pendidikan.
Kritik ini mempertegas adanya jarak yang lebar antara janji kampanye yang populis dengan realitas tata kelola yang syarat dengan kepentingan bisnis vendor. Sebagai jurnalisme pengawas, fenomena “kapitalisme berbaju sosialis” ini menjadi alarm bagi potensi pemborosan uang negara dalam skala masif demi kepentingan elektoral jangka panjang.
sumber : Anggaran MBG Menyedot Anggaran Pedidikan, Sistem Pendidikan Terancam | #SPEAKUP – YouTube
anggaran untuk mng sehari itu sekitar 1 triliun kan? mending buat anggaran pendidikan aja ga sih? biar nanti bisa jadi indonesia emas bukan cemas