Sindrom ‘Obesitas Pemerintah’: Ketika Istana Sibuk Perangi Kritik di Tengah Defisit Kepemimpinan

Oleh ASA INDONESIA / April 23, 2026

JAKARTA – Istana kini tengah menuai sorotan tajam setelah melempar diksi “inflasi pengamat” sebagai respons atas derasnya kritik terhadap kebijakan nasional. Alih-alih melakukan evaluasi substantif, pemerintah dituding sedang mengalami “obesitas” struktural yang justru kontraproduktif dengan efektivitas kerja di lapangan.

Dikutip dari Kanal YouTube ASANESIA TV, Syamsuddin Alimsyah, menyebut istilah “inflasi pengamat” yang didengungkan lingkaran kekuasaan hanyalah upaya mendelegitimasi akal sehat publik. Menurutnya, yang terjadi di Indonesia saat ini bukanlah kelebihan pengamat, melainkan kegemukan birokrasi yang “yatim” kepemimpinan.

“Istana menyebut ada inflasi pengamat, tapi faktanya kita sedang menghadapi obesitas pemerintah. Kabinet terlalu gemuk, elit berebutan panggung publik demi citra, namun eksekusi kebijakan di bawah justru mandul dan tidak berjalan,” tegas Syamsuddin Alimsyah dalam keterangannya ditayangkan secara live di Kanal YouTube ASANESIA TV.

Eufemisme “Menertibkan” dan Bayang-Bayang Fasisme

Diksi “menertibkan” yang mulai sering muncul dari mulut pejabat pemerintah dinilai sebagai bentuk penghalusan bahasa (eufemisme) dari tindakan represif. Pola ini disebut-sebut menyerupai gaya komunikasi era Orde Baru yang menggunakan instrumen hukum untuk membungkam lawan politik.

Syamsuddin Alimsyah juga menyoroti tren penggunaan “tangan proksi” atau pihak ketiga untuk melaporkan akademisi dan aktivis kritis ke kepolisian. Nama-nama seperti Prof. Saiful Mujani, Feri Amsari, hingga Ubedilah Badrun disebut masuk dalam pusaran upaya kriminalisasi ini.

“Ini pola pengecut. Menggunakan tangan orang lain untuk membunuh karakter para cendekiawan. Pemerintahan yang sehat seharusnya mengadu argumen, bukan mengadu laporan polisi,” tambahnya dengan nada tajam.

Kebijakan Ugal-Ugalan Tanpa Koreksi

Kekhawatiran terbesar dari upaya pembungkaman ini adalah lahirnya kebijakan yang “ugal-ugalan” tanpa adanya sistem kontrol yang efektif. Program-program besar pemerintah yang menggunakan anggaran jumbo kini dicurigai rentan menjadi ajang bagi-bagi komisi bagi para pemburu proyek di lingkaran kekuasaan.

“Dalam sistem yang cenderung fasis, Anda tidak akan lagi mendengar orang berani mengoreksi apakah proyek makan bergizi itu benar untuk rakyat atau sekadar proyek komisi pejabat. Jika semua pengamat dibungkam, kebijakan brutal akan dianggap sebagai kebenaran tunggal,” jelasnya.

Pesan untuk Istana: Musuh Anda Bukan Rakyat

Di akhir pernyataannya, Samsudin memperingatkan bahwa musuh sejati pemerintah bukanlah rakyat atau para pengamat, melainkan para “penjilat” di dalam lingkaran kekuasaan yang hanya mengejar keuntungan materi namun menjerumuskan pemimpin ke jurang kegagalan.

“Musuh pemerintah itu bukan rakyatnya. Musuh sejatinya adalah para pemuja jabatan yang hanya mengenal cuan. Kita tidak boleh diam, karena diam dalam kondisi seperti ini adalah bentuk persetujuan terhadap praktik korup dan otoritarian,” pungkasnya.