JAKARTA – Indonesia dinilai tengah terjebak dalam pusaran “obesitas pemerintahan” yang ugal-ugalan. Di saat negara-negara berkembang seperti Iran menunjukkan soliditas nasional yang tangguh di kancah global, rezim domestik justru dituding sibuk mengkriminalisasi rakyat dan cendekiawan yang berseberangan dengan garis politik Istana.
Kritik tajam ini disampaikan Syamsuddin Alimsyah saat tampil di kanal YouTube ASANESIA TV yang menyoroti pergeseran gaya kepemimpinan nasional dari demokratis menuju fasisme modern. Pemerintah dianggap lebih memprioritaskan “penertiban” suara kritis ketimbang membereskan urusan kesejahteraan rakyat yang kian karut-marut.
Eksploitasi Alat Hukum dan “Tangan Proksi”
Aktivis demokrasi sekaligus pengamat pemerintahan, Samsudin, mengungkapkan adanya pola pengecut dalam upaya pembungkaman kritik. Menurutnya, Istana kini menggunakan tangan-tangan pihak ketiga untuk melaporkan tokoh-tokoh vokal seperti Prof. Saiful Mujani, Feri Amsari, hingga Ubedilah Badrun ke ranah hukum.
“Pemerintah hari ini sibuk mencari celah bagaimana memenjarakan rakyatnya sendiri. Ini adalah tindakan pengecut. Menggunakan istilah ‘penertiban’, padahal yang dilakukan adalah pembersihan elemen kritis yang dianggap mengganggu kenyamanan elit,” tegas Syamsuddin Alimsyah melalui kanal ASANESIA TV, Kamis (23/4).
Sindrom “Obesitas” dan Defisit Kepemimpinan
Menanggapi sindiran Istana mengenai “inflasi pengamat”, Syamsuddin Alimsyah justru membalikkan keadaan dengan menyebut pemerintahan saat ini mengalami “obesitas”. Struktur yang gemuk namun yatim kepemimpinan, di mana para menteri lebih gemar berburu panggung daripada mengeksekusi kebijakan yang nyata.
“Dua pemandangan yang memuakkan: elit kita berebutan tampil di depan kamera, tapi kebijakan mereka mandul dan tidak dipatuhi di masyarakat. Sementara di luar negeri, ada pemimpin yang jarang tampil namun satu komando mereka mampu mempecundangi negara adidaya,” tambahnya.
Ancaman Fasisme dan Ledakan Sosial
Gaya komunikasi politik yang menggunakan eufemisme atau penghalusan bahasa—seperti kata ‘menertibkan’ yang identik dengan gaya Orde Baru—dinilai sebagai sinyal bahaya. Pengamat memperingatkan bahwa jika pola represif ini diteruskan, Indonesia tinggal menunggu waktu menuju ledakan sosial akibat akumulasi pesimisme publik.
“Musuh sejati pemerintah itu bukan rakyat, tapi para penjilat dan pemuja jabatan yang menggerogoti negara dari dalam demi cuan. Jika pengamat dibungkam, kebijakan ugal-ugalan seperti proyek berkedok gizi namun beraroma korupsi tidak akan ada lagi yang mengoreksi,” cetusnya.
Seruan Melawan Diam
Di akhir pernyataannya, publik diingatkan bahwa diam bukan lagi pilihan. Kriminalisasi terhadap akademisi dianggap sebagai serangan langsung terhadap nalar sehat demokrasi.
“Kita tidak membenci pemerintah, kita membenci kebijakan yang brutal. Jangan diam, karena dalam sistem yang fasis, diam dianggap sebagai persetujuan atas kezaliman,” tutupnya dengan nada lugas.
trik kotor politik