Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (Foto ASA Indonesia)
Jakarta – Ilmuan politik, Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti menilai reshuffle kabinet oleh Prabowo baru – baru ini kepada sejumlah menterinya belum sepenuhnya menjawab aspirasi publik. Yang diharap publik sesungguhnya sikap tegas dari Prabowo melakukan reshuffle total terhadap menteri- menteri hasil ‘’titipan’’ Jokowi atau yang biasa diplesetkan dengan istilah geng solo. Selain alasan loyalitas juga karena kinerjanya memang selama ini tidak optimal bahkan buruk berdasarkan hasil survey yang dilakukan sejumlah Lembaga survey baru baru ini.
‘’Ini dalam pergantian selama ini. Buat saya iya, yang kita tunggu tunggu ini kapan orang-orang yang benar-benar orangnya Jokowi, itu iya? Katanya mau dibersihkan. Geng Solo. Tapi masih ada aja iya, termasuk juga Bahlil masih bercokol. Masih pegang kekuatan besar di bidang energi. Sumber Daya Mineral. Tapi apa hasilnya.,’’ ujar Prof Ikrar saat tampil dalam podcast di akun YouTube Abraham Samad Speak UP yang diunggah Minggu, 12 Oktober 2025.
Prof Ikrar dalam podcast tersebut yang dipandu mantan Ketua KPK Periode 20211-2015 Abraham Samad, juga mengingatkan kebijakan Presiden Prabowo selama ini yang masih menggunakan pendekatan pembagian kursi kabinet kepada partai – partai koalisinya. Bagi Prof Ikrar, publik sesungguhnya masih bisa memahami atau memaklumi keputusan tersebut dengan syarat orang yang ditempatkan duduk dalam kabinet adalah orang yang sesungguhnya memiliki kapasitas yang mumpuni atau kafabel. Bukan karena asal memenuhi jatah. ‘’Kita lihat Prabowo dalam beberapa kali melakukan pergantian kabinet tapi yang mengisi dari Partai dan itu Gerindra,’’ ujar Prof Ikrar menyebut dirinya tidak terlalu mempersoalkan orang politik masuk kabinet asalkan punya kapasitas. Hanya saja faktanya tidak demikian.
Dalam dua bulan terakhir, Prabowo sudah dua kali melakukan merombak kabinetnya. Hasil reshuffle tersebut tidak sedikit yang merespon sidis karena beberapa orang masih tetap dipertahankan meski kinerjanya rendah bahkan sering membuat gaduh dipublik. Termasuk Bahlil Lahadia yang sedang menjabat Menteri ESDM serta Kapolri Sigit Sulistyo yang banyak disorot public karena gagal melakukan pengamanan aksi unjuk rasa agustus lalu. Bahkan korban berjatuhan, tercatat 10 orang meninggal dunia dan sejumlah fasilitas negara dirusak dan dibakar massa.
