JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai kritik tajam. Aktivis demokrasi sekaligus pengamat kebijakan publik, Syamsuddin Alimsyah, menyoroti adanya ketimpangan antara tujuan mulia pemenuhan gizi anak dengan realitas pengadaan barang yang dinilai tidak relevan, salah satunya pengadaan puluhan ribu unit motor listrik.
Dalam keterangannya di kanal Asanesia TV, Syamsuddin mengungkapkan rasa keprihatinannya atas efektivitas anggaran MBG yang tahun ini menembus angka fantastis, yakni lebih dari Rp335 triliun. Menurutnya, besarnya anggaran tersebut justru mulai berdampak pada penundaan proyek infrastruktur dasar lainnya seperti perbaikan jalan desa karena anggaran yang tersedot ke pusat.
Logika Motor Listrik di Medan Berat
Poin utama yang menjadi sorotan adalah pengadaan sekitar 21.800 unit motor listrik dengan total nilai hampir mencapai Rp1 triliun. Syamsuddin menilai alasan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, terkait penggunaan motor listrik untuk menjangkau daerah sulit sebagai sebuah “penghinaan terhadap logika publik”.
“Mari bicara realita, bukan brosur jualan. Sejak kapan motor listrik jadi jagoan di medan berat dan jalanan berlumpur pelosok Nusantara? Motor listrik butuh aspal mulus dan stasiun pengisian daya, bukan kubangan lumpur di desa terpencil,” tegas Syamsuddin.
Ia mencurigai pengadaan otomotif berskala besar ini lebih kental nuansa “proyek pengadaan” dan ajang bagi-bagi komisi pejabat ketimbang murni untuk distribusi gizi.
Saran Pembubaran SPPG dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Lebih lanjut, Syamsuddin mengkritik birokrasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dianggap terlalu gemuk dan berbelit. Segala urusan, mulai dari kaos kaki hingga pengadaan mobil pick-up melalui Koperasi Merah Putih, ditarik ke kendali pusat.
Sebagai solusi, ia mengusulkan langkah ekstrem namun efisien demi transparansi anggaran:
- Bubarkan SPPG: Menghapus birokrasi yang dianggap membebani anggaran.
- Alihkan Anggaran ke Kantin Sekolah: Dana langsung dikelola oleh kantin sekolah agar ekonomi lokal bergerak.
- Pemberdayaan Ibu Kantin: Melibatkan masyarakat lokal sebagai penyedia makanan sehingga pengawasan jauh lebih mudah dan tepat sasaran.
“Kalau lewat kantin sekolah, pejabat pusat tidak bisa main proyek. Itulah masalahnya. Tidak ada tender motor listrik miliaran rupiah jika dana itu langsung ke sekolah,” ujarnya dengan nada tajam.
DPR Dinilai Mandul
Menutup pernyataannya, Syamsuddin menyayangkan sikap diamnya lembaga legislatif. Ia menyebut DPR saat ini sedang “mandul berjamaah” dan hanya menjadi tukang stempel bagi kebijakan pemerintah tanpa melakukan fungsi kontrol yang ketat.
Ia mengajak masyarakat dan netizen untuk terus bersuara mengawal program ini. “Programnya Makan Bergizi Gratis, tapi praktiknya jangan sampai cuma jadi ajang bagi-bagi komisi. Hentikan drama motor listrik, beri makan anak-anak kami dengan benar,” pungkasnya.
