JAKARTA – Indonesia tidak sedang kekurangan orang di kursi kekuasaan. Sebaliknya, negeri ini sedang mengalami “obesitas” jabatan yang diisi oleh tangan-tangan yang salah. Fenomena ini disebut oleh sosiolog dan penulis, Okky Madasari, sebagai inflasi pejabat inkompeten yang berkelindan dengan defisit integritas yang akut.
Tampil podcast di kanal YouTube Abraham Samad Speak UP, Okky membedah anatomi kekuasaan kontemporer yang menurutnya kian menjauh dari napas meritokrasi. Ia menepis narasi pemerintah yang kerap menuding balik para pengeritik dengan label “inflasi pengamat”. Baginya, suara kritis hanyalah gema dari kegaduhan masalah yang diciptakan oleh para pengelola negara sendiri.
Pasar Gelap Jabatan
Okky menyoroti bagaimana posisi strategis publik kini tak ubahnya barang dagangan dalam pasar gelap politik. Jabatan menteri hingga komisaris disebar menyerupai surat utang budi pasca-pemilu, tanpa menimbang apakah sang pemangku mandat mampu membedakan antara kepentingan publik dan syahwat pribadi.
“Kita menyaksikan banjir pejabat yang tidak kompeten di bidangnya. Mereka duduk di sana bukan karena kapasitas, melainkan karena kedekatan,” tegas Okky dalam poin-poin pembahasannya. Akibatnya, kebijakan yang lahir pun sering kali prematur, gagap, dan berakhir menjadi beban bagi rakyat kecil.
Krisis Karakter dan Hilangnya Rasa Malu
Lebih jauh dari sekadar urusan kecakapan teknis, Indonesia disebut sedang didera “kemiskinan moral” di level elit. Integritas kini menjadi barang mewah yang hampir punah dalam katalog birokrasi kita.
Diskusi tersebut menggarisbawahi hilangnya budaya malu. Di saat kegagalan kebijakan nyata di depan mata, para pejabat lebih memilih bersolek dengan retorika ketimbang meletakkan jabatan. Absennya rasa tanggung jawab ini dianggap sebagai racun sosiologis yang pelan-pelan menormalisasi kegagalan di mata masyarakat.
Alarm Demokrasi
Upaya mendiskreditkan pengamat sebagai figur yang “hanya bicara” dinilai sebagai langkah mundur dalam demokrasi. Okky menegaskan bahwa ketika pejabat gagal berfungsi sebagai pelayan masyarakat, maka kritik adalah satu-satunya instrumen yang tersisa untuk menjaga nalar sehat bangsa.
Kini, publik dihadapkan pada kenyataan pahit: sebuah mesin birokrasi yang besar dan mahal, namun digerakkan oleh sekrup-sekrup yang rapuh. Jika inflasi pejabat tak kompeten ini tidak segera dipangkas dengan keberanian politik, maka integritas akan selamanya menjadi dongeng pengantar tidur di republik ini.
