JAKARTA, ASANESIA TV – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun ini mempertontonkan paradoks yang menyesakkan bagi demokrasi Indonesia. Di satu titik, negara tampil dengan wajah “dermawan” lewat panggung megah; namun di titik lain, wajah represif aparat justru menjadi kenyataan pahit bagi para pejuang hak buruh.
Aktivis demokrasi sekaligus jurnalis senior, Syamsuddin Alimsyah, menyoroti kontradiksi tajam ini sebagai sinyal bahaya bagi kebebasan berpendapat. Lewat kanal Asanesia TV, ia membedah bagaimana negara seolah sedang memilah antara “buruh yang patuh” dan “buruh yang kritis.”
Konser Pidato vs Aksi Penangkapan
Di Monas, suasana tampak cair. Presiden Prabowo Subianto hadir di atas panggung, berpidato tentang program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG), dan menyebar paket sembako. Namun, Syamsuddin menilai suasana “manis” itu hanyalah etalase yang kaku dan salah momentum.
“Di Monas kita melihat panggung yang lebih mirip festival atau konser politik daripada hari perlawanan. Ada upaya meninabobokan buruh dengan janji makan gratis dan beras gratis,” ujar Syamsuddin dengan lugas.
Namun, hanya beberapa jam dari kemeriahan di Jakarta, realita di daerah-daerah seperti Bandung dan titik aksi lainnya justru bergejolak. Alih-alih mendapatkan panggung atau dialog, massa buruh dan aktivis yang turun ke jalan untuk menyuarakan kritik terhadap regulasi justru dihadang barikade dan berujung pada penangkapan.
“Berapa Banyak Lagi yang Harus Ditangkap?”
Syamsuddin mengungkapkan keprihatinannya atas laporan penangkapan para aktivis di berbagai daerah. Ia mencatat adanya tren mengkhawatirkan di mana suara kritis dianggap sebagai kegaduhan yang harus segera diredam secara fisik.
“Ini adalah ironi yang menyakitkan. Di Monas ada pengakuan atas keringat buruh lewat pidato, tapi di saat yang sama, aparat melakukan aksi tangkap di lapangan. Sudah ada ribuan aktivis yang ditangkap di periode ini, dan hari buruh justru menambah daftar panjang tersebut,” tegasnya tajam.
Ia mempertanyakan sikap standar ganda pemerintah: Mengapa buruh yang bersedia mendengarkan pidato MBG diberikan fasilitas, sementara mereka yang meneriakkan substansi hak-hak dasar dan penolakan kebijakan yang tidak adil justru dianggap musuh negara?
Komitmen yang Dipertanyakan
Melalui ulasannya di Asanesia TV, Syamsuddin menegaskan bahwa kehadiran kepala negara di tengah massa buruh seharusnya membawa pesan perlindungan hukum yang konkret, bukan sekadar janji bantuan sosial.
“Seharusnya Presiden langsung menyatakan komitmennya untuk melindungi buruh, termasuk memastikan tidak ada tindakan kekerasan terhadap mereka yang berdemonstrasi. Jika di satu tempat Anda membagi beras, tapi di tempat lain membiarkan borgol bekerja, maka kehadiran Anda di panggung itu hanyalah kosmetik politik,” sindirnya.
Penutup: Demokrasi yang Terbelah
Kontradiksi antara panggung Monas dan penangkapan di daerah menjadi pengingat bahwa May Day tetaplah hari perlawanan. Syamsuddin Alimsyah menutup ulasannya dengan pesan kuat bahwa martabat buruh tidak bisa dibeli dengan narasi makan siang gratis jika hak untuk bersuara masih dibatasi oleh represi aparat.
Kita tidak butuh panggung sandiwara yang kaku. Kita butuh negara yang mampu mendengar tanpa harus menangkap, dan memimpin tanpa harus menyuap dengan sembako
bohong kalau negara damai