JAKARTA, ASANESIA TV – May Day seharusnya menjadi hari di mana suara buruh menggelegar menuntut keadilan sistemik. Namun, pemandangan di Monas dan sekitarnya pada peringatan 1 Mei tahun ini justru menampilkan narasi yang berbeda: antrean panjang buruh dan warga demi paket sembako gratis.
Aktivis demokrasi sekaligus jurnalis senior, Syamsuddin Alimsyah, menyebut fenomena ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan simbol penghinaan terhadap martabat kaum pekerja. Lewat kanal Asanesia TV, Syamsuddin membedah bagaimana karitas (belas kasihan) sedang digunakan untuk menjinakkan taji perlawanan buruh.
Sembako Sebagai “Obat Tidur” Perjuangan
Bagi Syamsuddin, pembagian sembako di tengah aksi massa adalah upaya pengalihan isu yang kasar. Di saat buruh menuntut revisi regulasi yang mencekik dan kepastian upah layak, mereka justru disuguhi paket beras dan minyak goreng.
“Buruh turun ke jalan itu untuk menagih hak, bukan mengemis sedekah. Menghadapi tuntutan struktural dengan pembagian sembako adalah bentuk merendahkan harga diri kaum pekerja,” ujar Syamsuddin dengan nada tajam.
Ia menilai ada upaya sistematis untuk mengubah citra buruh dari subjek ekonomi yang berdaulat menjadi objek bantuan yang lemah. “Buruh adalah tulang punggung produksi nasional, bukan kelompok penerima bantuan sosial yang harus antre di pinggir jalan demi beberapa kilogram beras.”
Upah Layak vs. Beras Gratis
Inti dari kritik yang disampaikan melalui Asanesia TV ini adalah soal kedaulatan finansial. Syamsuddin menekankan bahwa jika kebijakan negara berpihak pada buruh, maka bantuan sembako tidak akan pernah diperlukan.
“Logikanya sederhana: berikan buruh upah yang layak, maka mereka akan membeli beras kualitas terbaik dengan uang hasil keringat mereka sendiri. Memberi sembako gratis di hari buruh seolah-olah mengonfirmasi bahwa upah yang diberikan negara dan pengusaha memang tidak cukup untuk sekadar membeli makan,” cetusnya.
Fenomena ini, menurut Syamsuddin, justru menjadi tamparan bagi pemerintah. Antrean beras gratis di tengah klaim swasembada adalah bukti nyata bahwa kesejahteraan rakyat masih sebatas angka di atas kertas, bukan kenyataan di dalam dompet pekerja.
Politik Pencitraan di Atas Panggung Kaku
Kehadiran panggung kekuasaan yang dibalut dengan narasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembagian paket pangan dinilai Syamsuddin sebagai “salah panggung”. May Day yang seharusnya sakral dan penuh aura perlawanan, berubah menjadi kaku menyerupai panggung kampanye yang sisa-sisanya masih terasa.
“Negara hadir di Monas memberikan pengakuan atas keringat buruh, itu kita apresiasi. Tapi jika kehadirannya dibarengi dengan bagi-bagi sembako, itu namanya menghina. Itu bukan panggung May Day, itu panggung festival bantuan sosial,” tegasnya.
Kontras Penangkapan Aktivis
Ketajaman ulasan Syamsuddin memuncak saat ia membandingkan “festival sembako” di Monas dengan represi yang terjadi di daerah lain. Di saat sebagian massa disuapi bantuan, para aktivis di Bandung dan titik lain yang menyuarakan aspirasi murni justru menghadapi tindakan keras dan penangkapan oleh aparat.
“Ada ironi yang menyesakkan. Di satu titik mereka diberikan beras, di titik lain mereka diborgol. Ini adalah pesan yang sangat buruk bagi demokrasi kita,” tambah Syamsuddin.
Kembalikan Taji May Day
Melalui Asanesia TV, Syamsuddin Alimsyah mengajak publik, terutama kaum buruh, untuk tidak terlena dengan gimik karitas. May Day harus dikembalikan pada khitahnya sebagai hari perlawanan terhadap ketidakadilan regulasi.
“Jangan biarkan martabat kita ditukar dengan paket sembako. Perjuangan buruh adalah soal keadilan hukum dan ekonomi, bukan soal seberapa banyak bantuan yang bisa dibawa pulang ke rumah. Karena pada akhirnya, keadilan tidak bisa dikenyangkan hanya dengan satu kantong beras,” punggungnya.
