JAKARTA, ASANESIA TV – Aktivis demokrasi sekaligus jurnalis senior, Syamsuddin Alimsyah, menyoroti dengan tajam terkait pelaksanaan May Day tahun ini. Ia menegaskan bahwa Hari Buruh Internasional harus dikembalikan pada khitahnya sebagai hari perlawanan menuntut hak sistemik, bukan panggung festival untuk memenuhi ambisi politik penguasa.
Dalam pernyataan penutupnya melalui kanal Asanesia TV, Syamsuddin menyoroti tiga poin krusial yang dianggapnya telah mencederai substansi perjuangan buruh.
1. Hak, Bukan Sedekah
Syamsuddin menegaskan bahwa kehadiran negara di tengah massa buruh seharusnya membawa jaminan regulasi, bukan sekadar daftar menu makan siang atau pembagian sembako. “Buruh adalah subjek berdaulat yang menuntut kepastian upah dan perlindungan hukum. Menyuapi mereka dengan karitas di hari perlawanan adalah upaya sistematis merendahkan martabat manusia,” ujarnya.
2. Kritik Atas “Narsisme” Kebijakan
Ia juga mengkritik keras dominasi narasi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap “salah panggung.” Bagi Syamsuddin, menjadikan May Day sebagai ajang promosi program prioritas pemerintah tanpa menyentuh akar persoalan perburuhan adalah bukti kegagalan negara dalam menangkap aspirasi rakyat. Ia menyebut fenomena ini sebagai “konser politik” yang dipaksakan di tengah kegentingan isu kesejahteraan.
3. Ironi Represi vs Selebrasi
Sorotan paling tajam tertuju pada kontradiksi perlakuan aparat. Syamsuddin mengecam tindakan represif terhadap aktivis di berbagai daerah yang terjadi bersamaan dengan selebrasi semu di Monas. “Tidak ada artinya membagi beras di satu titik jika di titik lain tangan-tangan kritis justru diborgol. Ini adalah pesan buruk bagi demokrasi; negara seolah hanya mau mendengar suara yang bisa disuap,” tegasnya.
Menggugat Keadilan
Syamsuddin Alimsyah menutup ulasannya dengan seruan agar publik tidak terjebak dalam gimik politik. Ia menekankan bahwa May Day adalah alarm tahunan bagi penguasa agar berhenti menggunakan rakyat sebagai dekorasi panggung kekuasaan.
“May Day adalah tentang keadilan ekonomi dan perlindungan hukum yang nyata di atas kertas kebijakan, bukan soal seberapa megah panggung pidato didirikan. Selama hak-hak dasar buruh masih diamputasi, selama itu pula May Day akan tetap menjadi hari perlawanan,” pungkasnya melalui Asanesia TV.
