JAKARTA — Filosofi purba bahwa kekuasaan pada hakikatnya cenderung menindas kembali menjadi sorotan tajam di tengah menguatnya kritik terhadap gaya kepemimpinan nasional yang dinilai minim eksekusi. Watak dasar kekuasaan yang bias pada kepentingan elite kian memperlebar jarak antara retorika politik pemerintah dan realitas penderitaan rakyat di akar rumput.
Kritik tajam ini mengemuka seiring meningkatnya kejenuhan publik terhadap komunikasi politik yang sekadar berbasis kosmetik media sosial. Kekuasaan yang tidak dikontrol oleh etika moral dan hukum yang adil, secara anatomis akan selalu berubah menjadi alat penundukan, bukan perlindungan.
“Kekuasaan secara sosiologis memiliki sifat sentripetal—ia cenderung memusat dan menciptakan sekat tebal antara penguasa dan yang dikuasai,” ujar Mohamad Sobary, Budayawan senior sekaligus kritikus sosial seperti dikutip di kanal Abraham Samad Speak UP. . Menurutnya, eskalasi kritik belakangan ini merupakan alarm kebudayaan yang serius bahwa negara sedang mengalami degradasi makna kepemimpinan.
Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas
Indikator paling telanjang dari watak kekuasaan yang menindas adalah pemanfaatan instrumen hukum dan birokrasi. Alih-alih digunakan untuk menegakkan keadilan, hukum kerap kali dikonversi menjadi alat pendisiplinan bagi rakyat kecil yang kritis, sementara elite yang melakukan pelanggaran struktural justru mendapat proteksi politik.
Ketika hukum tebang pilih, kekuasaan sedang memakan anaknya sendiri, yaitu rakyat yang memberikan mandat. Kondisi ini diperparah oleh fenomena Masyarakat Tontonan (The Society of the Spectacle), di mana panggung politik dipenuhi oleh teks, pidato normatif, dan janji muluk tanpa adanya konteks tindakan nyata.
Rakyat Butuh Eksekusi, Bukan Narasi
Di tingkat tapak, penindasan terselubung ini berwujud menguapnya daya beli, melambungnya harga kebutuhan pokok, dan hilangnya ruang hidup warga akibat proyek atas nama pembangunan. Bagi masyarakat bawah, angka statistik pertumbuhan ekonomi mikro atau pujian dari lembaga internasional tidak ada gunanya jika isi dapur tidak terjamin.
Prinsip dasar tata krama politik Nusantara yang menggarisbawahi pentingnya satunya kata dengan perbuatan kini kian langka. Publik tidak lagi membutuhkan presiden yang piawai berwacana, melainkan pemimpin yang berani mengambil tindakan konkret dan berpihak pada kaum rentan.
Selama kekuasaan hanya diposisikan sebagai alat pragmatis untuk mempertahankan status quo kelompok tertentu, maka watak menindasnya akan terus bekerja secara struktural. Negara dituntut segera kembali pada khittah kepemimpinan yang melayani (ngawula marang kawula), sebelum mosi tidak percaya publik berubah menjadi pembalikan keadaan yang tak terkendali.
