JAKARTA — Di tengah hantaman badai surplus pasokan yang membuat harga telur ayam ras babak belur di tingkat peternak lokal, pemerintah mencoba memutar kemudi kebijakan pangan. Langkah taktis kini diarahkan pada program megaproyek nasional: Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso secara blak-blakan menaruh harapan besar pada Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadi juru selamat. Satuan pelayanan ini didesak menyerap secara masif produksi telur lokal guna menstabilkan kembali harga di pasar yang sedang terjun bebas. Namun, di balik misi penyelamatan ekonomi peternak ini, ada rambu keras yang dipasang langsung dari meja Istana.
Rambu Istana: Jangan Akali Menu dengan Tepung!
Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi super ketat terkait bagaimana komoditas protein ini harus tersaji di piring anak-anak sekolah. Dalam arahannya di depan belasan ribu penggerak dan mitra MBG di Sentul, Bogor, Kepala Negara secara spesifik melarang menu telur diolah dalam bentuk dadar atau orek.
Prabowo mengendus adanya celah “akal-akalan” dalam rantai pasok jika telur disajikan dalam bentuk dadar. Menurutnya, menu dadar sangat rentan dimanipulasi dengan campuran bahan lain yang mereduksi nilai gizi asli yang dibutuhkan anak-anak.
“Kalau telur dadar nanti dicampur macam-macam itu. Iya kan? Tepungnya lebih banyak dari telurnya. Jadi, telur harus utuh, ceplok atau rebus!” tegas Presiden Prabowo dengan nada lugas.
Perintah ini bukan sekadar imbauan, melainkan instruksi struktural yang menuntut pengawasan ketat di lapangan. Presiden bahkan menginstruksikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, bersama para kepala sekolah dan guru untuk memastikan aturan menu “telur utuh” ini berjalan tanpa kompromi di setiap satuan pendidikan.
Surplus Telur di Jawa dan Desakan Intervensi Pasar
Langkah pengetatan menu dari Istana ini berjalan beriringan dengan misi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian dalam menyelamatkan nasib peternak mandiri, khususnya di sentra produksi pulau Jawa seperti Blitar, Jawa Timur. Saat ini, laju produksi telur peternak lokal melesat jauh melampaui daya serap pasar reguler, memicu anjloknya harga jual di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah.
| Kondisi Riil Lapangan | Target Intervensi Pemerintah |
| Krisis Produsen: Harga telur di tingkat peternak anjlok akibat oversuplai kronis di pulau Jawa. | Penyerapan Terarah: Mendag mendesak seluruh dapur komunal dan SPPG untuk memutus rantai tengkulak dan membeli langsung dari peternak lokal. |
| Risiko Nutrisi: Celah pengurangan kualitas porsi (penggunaan tepung berlebih pada menu dadar). | Standardisasi Menu: Kewajiban menyajikan telur utuh (rebus/ceplok) untuk menjamin pasokan protein murni 100%. |
Mendag menegaskan bahwa skema penyerapan telur lokal oleh SPPG bukan sekadar aksi sosial, melainkan instrumen stabilitas makroekonomi. Dengan kehadiran MBG sebagai pembeli siaga (offtaker), pemerintah berharap struktur harga di tingkat produsen bisa kembali normal tanpa membebani daya beli masyarakat luas.
Mata dan Telinga di Mana-Mana
Instruksi tegas ini sekaligus menjadi ujian pertama bagi sinergi lintas sektoral antara Badan Gizi Nasional, Kementerian Perdagangan, dan Kemendikdasmen. Kebijakan ini menegaskan satu hal: proyek MBG dirancang bukan sekadar untuk membagikan makanan gratis, melainkan sebuah ekosistem ekonomi yang harus menguntungkan petani dan peternak lokal di satu sisi, sekaligus menjamin kualitas gizi generasi muda tanpa korupsi porsi di sisi lain.
Presiden Prabowo pun menutup arahannya dengan peringatan keras bagi siapa saja yang berniat bermain-main atau mencari keuntungan sepihak dalam rantai pasok program nasional ini.
“Kepala dapur, SPPI (Satuan Pelayanan Pangan Indonesia), kalian bertanggung jawab untuk mengawasi. Jangan kau larut ikut main-main juga, enggak benar. Jangan anggap enteng. Mata dan telinga saya ada di mana-mana,” pungkas Presiden.
