JAKARTA — Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan secara agresif oleh pemerintah kini mulai memicu disrupsi serius di tingkat akar rumput. Alih-alih menggerakkan roda ekonomi bawah secara merata, pola eksekusi program ini justru menghadirkan efek samping yang mendistorsi pasar pangan lokal dan mengancam eksistensi pelaku usaha mikro.
Analis ekonomi politik dari Fine Institute, Kusfiardi, membongkar adanya benturan nyata di lapangan akibat model operasi yang dikembangkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelayanan Makanan Bergizi (SPPG). Kehadiran SPPG sebagai entitas tunggal yang menyerap logistik dalam skala besar dinilai telah mengacak-acak ekosistem pasar tradisional.
“Belanja besar-besaran ini bertabrakan semua. Contoh, MBG dengan model yang dikembangkan oleh BGN dengan SPPG itu akhirnya membutuhkan bahan baku untuk 2.000 porsi di satu wilayah. Pasar di situ kan barangnya sudah segitu-segitu saja. Datanglah SPPG ini ngambil semua, hilang barangnya di pasar,” ujar Kusfiardi tajam dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.
Hukum ekonomi pun berlaku secara instan. Ketika pasokan komoditas pokok seperti beras, sayur, daging, dan ikan dikuras oleh unit pelat merah tersebut, masyarakat lokal terpaksa harus berebut sisa pasokan yang terbatas. Akibatnya, terjadi lonjakan harga pangan yang langsung mencekik daya beli rumah tangga di wilayah tersebut.
“Karena sudah diambil semua sama SPPG, yang tersisa ini akhirnya rebutan. Dalam rebutan itu harganya naik. Itu dampaknya,” cetus Kusfiardi.
Lebih lanjut, jurnalisme ekonomi melihat adanya fenomena kanibalisasi ekonomi yang ironis. Pemerintah kerap mengklaim bahwa program makro ini akan menghidupkan ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja di dapur-dapur umum milik SPPG. Namun, Kusfiardi mengingatkan adanya variabel kerugian massal dari pelaku usaha lama yang sengaja ditutupi atau tidak dihitung oleh pemerintah.
“Bukannya dia bilang menghidupkan ekonomi di sekitaran situ? Hidup, tapi yang baru. Yang lama mati. Tidak dihitung berapa kantin sekolah yang tutup akibat MBG setelah adanya operasi ini. Berapa wartek-wartek atau warung makan yang tutup, yang kategori usaha mikro banget,” kritiknya lugas.
Kusfiardi menilai ada kegagalan penyelarasan (mismatch) kebijakan yang fatal. Program yang didanai ratusan triliun Rupiah dari APBN ini pada akhirnya hanya sekadar melakukan “tukar guling” nasib pekerja, bukan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Ini kan kayak tukeran gitu loh, ganti pelaku tapi kerugiannya bisa lebih luas. Orang yang tadinya enggak kerja jadi kerja, tapi orang yang tadinya kerja (pemilik warung dan kantin) sekarang jadi enggak kerja. Kok tabrak-tabrakan nih kebijakan pemerintah?” pungkas Kusfiardi memprotes keras model distribusi terpusat tersebut.
