JAKARTA — Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kini berada dalam posisi yang sangat rentan. Ruang fiskal (fiscal space) pemerintah dilaporkan semakin menyempit akibat terjadinya ketimpangan tajam: belanja negara melonjak ugal-ugalan, sementara kemampuan mengumpulkan pendapatan negara justru merosot tajam.
Analis ekonomi politik sekaligus Co-founder Fine Institute, Kusfiardi, mengungkapkan bahwa ambruknya ketahanan fiskal ini diperparah oleh merosotnya rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia ke level terendah dalam sejarah. Kondisi ini menjadi sinyal bahaya bagi keberlanjutan fiskal nasional.
“Di mana masalahnya? Belanjanya besar tapi penerimaannya enggak ada atau kecil. Itu ditunjukkan dengan tax ratio kita terendah dalam sejarah, yang kuartal pertama ini sudah tinggal di angka 7 sampai 8 persen saja,” ungkap Kusfiardi dalam keterangannya di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.
Kusfiardi menilai ada kontradiksi besar antara klaim pertumbuhan ekonomi pemerintah dengan realitas di lapangan. Pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5% dinilai semu karena dominan didorong oleh konsumsi masyarakat bawah dan sektor informal akibat badai PHK massal. Sektor informal ini bergerak bebas namun sama sekali tidak mengalirkan pendapatan pajak ke kas negara, sehingga APBN kering dari sumber penerimaan yang kuat.
Di tengah keringnya pendapatan, kas negara justru dipaksa menanggung beban pengeluaran yang masif untuk program-program populis non-produktif serta bantuan sosial (bansos) yang dinilai sekadar “membakar uang”. Salah satu yang disorot tajam adalah alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menembus angka Rp300-an triliun, di samping perlindungan sosial lainnya yang mencapai Rp400 hingga Rp500 triliun.
“Ada belanja yang jor-joran untuk MBG, ratusan triliun, 1 triliun per hari. APBN kita sudahlah harus membayar kewajiban utang, alokasi berikutnya itu ada untuk perlindungan sosial yang artinya kan bakar uang, 800 triliun kan enggak bisa diapa-apain (untuk sektor produktif),” kritik Kusfiardi lugas.
Kondisi fiskal kian kritis karena Indonesia dinilai telah terjebak dalam perangkap utang (debt trap). Dengan posisi keseimbangan primer yang sudah negatif, pemerintah kini tidak lagi menarik utang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan murni untuk bertahan hidup demi membayar kewajiban masa lalu.
“Kalau keseimbangan primernya itu sudah negatif, artinya penerimaan pemerintah sudah tidak cukup untuk bayar bunga utang. Maka utang baru yang masuk dipakai untuk bayar bunga utang yang jatuh tempo. Enggak mungkinlah bisa produktif, orang kita ngutang untuk bayar utang,” pungkas Kusfiardi.
Jika pemerintah tidak segera menghentikan kebiasaan belanja konsumtif dan gagal melakukan reformasi struktural untuk menggenjot penerimaan riil, risiko kebangkrutan fiskal bukan lagi sekadar isapan jempol. Pasar akan terus membaca pengelolaan APBN ini tidak kredibel, yang pada akhirnya akan terus memicu
runtuhnya nilai tukar Rupiah.
