AKARTA — Pasar keuangan domestik dihantam badai koreksi ganda (double hit). Nilai tukar Rupiah dilaporkan terus merosot tajam hingga menembus psikologis baru di angka Rp18.000 per Dolar AS, dibarengi dengan kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Fenomena rontoknya dua indikator utama makroekonomi secara bersamaan ini menjadi alarm bahaya yang menandakan rapuhnya fundamental ekonomi nasional.
Co-founder Fine Institute sekaligus analis ekonomi politik, Kusfiardi, menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa lagi dianggap remeh atau sekadar dinormalisasi dengan narasi optimisme pemerintah. Menurutnya, ambruknya nilai tukar dan pasar saham merupakan refleksi langsung dari ketidakpercayaan pasar terhadap kredibilitas pengelolaan fiskal di dalam negeri.
“Sekarang kan dua-duanya turun ya, IHSG turun, nilai Rupiah turun. Ada masalah sama APBN kita. Di mana masalahnya? Belanjanya besar tapi penerimaannya enggak ada atau kecil,” ujar Kusfiardi tajam dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.
Kusfiardi memaparkan, pelemahan agresif ini merupakan bom waktu dari adopsi kebijakan masa lalu yang melepas Rupiah ke mekanisme pasar (free float rate) serta penerapan rezim devisa bebas. Regulasi ini membuat arus modal asing sangat cair, mudah masuk, namun bisa seketika kabur (capital outflow) saat melihat risiko domestik meningkat. Ketika para pemilik modal besar merasa tidak aman melihat kondisi kas negara, mereka berbondong-bondong memindahkan uangnya ke luar negeri.
“Pemerintah masih bilang semua baik-baik saja… tapi ada realitas lain yang tidak dijelaskan oleh pemerintah. Ini memunculkan persepsi. Pemilik modal lagi merasa enggak aman, ya sudah mereka keluar dulu, kabur dulu aja uangnya. Ketika dia kabur, akhirnya mata uang kita babak belur, pasar modal kita babak belur,” cetusnya lugas.
Kondisi ini diperparah oleh anomali tax ratio (rasio pajak) Indonesia yang anjlok ke level historis terendah, yakni di kisaran 7% hingga 8% pada kuartal pertama. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa pertumbuhan ekonomi yang diklaim pemerintah nyatanya ditopang oleh sektor informal dan konsumsi masyarakat bawah yang tidak berkontribusi pada pendapatan negara.
Di sisi lain, belanja negara justru dinilai ugal-ugalan. APBN dipaksa menanggung beban program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menguras anggaran hingga ratusan triliun Rupiah, sementara negara harus terus menarik utang baru hanya untuk membayar bunga utang lama yang jatuh tempo (debt trap).
Kusfiardi memperingatkan bahwa jika otoritas moneter dan fiskal tidak segera melakukan perbaikan struktural dan terus terjebak dalam ego sektoral, Rupiah sangat rapuh untuk terperosok lebih dalam ke angka Rp19.000 per Dolar AS, terutama saat momentum pembayaran utang luar negeri dan impor BBM jatuh bersamaan.
“Kalau keluar terus (uangnya) kan bangkrut kita. Negara ini terlalu banyak menggunakan komponen impor. Jadi waktu kita mau berproduksi saja, kita sudah butuh Dolar,” pungkasnya.
