JAKARTA — Sektor riil Indonesia didiagnosis sedang mengidap penyakit kronis berupa deindustrialisasi dini (premature deindustrialization). Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan akut terhadap komoditas impor, yang kini menjadi jangkar yang menyeret turun kinerja perekonomian nasional saat tensi global dan tekanan valuta asing memanas.
Analis ekonomi politik sekaligus Co-founder Fine Institute, Kusfiardi, memaparkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia mengalami keretakan struktural yang tak kunjung diobati. Sejak dihantam pandemi hingga kuartal kedua 2026 ini, kapasitas mesin manufaktur domestik belum pernah benar-benar pulih ke level 100 persen, sementara pabrik-pabrik terus bertumbangan.
“Kita dinilai itu deindustrialisasi dini. Karena banyak pabrik-pabrik yang tutup, usaha-usaha yang tutup, terutama yang manufacturing. Masa-masa Covid kemarin kondisinya belum kembali, belum recover. Pabrik yang kemarin memulangkan orang belum bisa lagi mempekerjakan penuh,” ujar Kusfiardi dalam analisisnya di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.
Jurnalisme ekonomi mencatat, alih-alih membangun basis produksi yang kuat di dalam negeri, pemerintah dinilai kerap mengambil jalan pintas dengan membuka keran impor secara agresif untuk memenuhi kebutuhan domestik. Akibatnya, industri nasional terjebak dalam ketergantungan hulu ke hilir yang sangat rapuh.
Kusfiardi membeberkan fakta bahwa sekitar 80% hingga 90% kegiatan produktif manufaktur di Indonesia saat ini membutuhkan komponen dan bahan baku impor. Ironisnya, ketergantungan ini merembes hingga ke sektor pangan paling mendasar masyarakat.
“Kita tidak menaruh perhatian yang cukup serius pada impor karena itu cara cepat mengatasi kebutuhan kita. Daripada bikin sendiri, impor aja. Akibatnya, tempe-tahu kedelenya impor, dan itu pakai Dolar. Kemarin katanya berasnya banyak, swasembada beras, kenapa saya beli beras di pasar harganya mahal dan barangnya jadi enggak ada?” cecar Kusfiardi lugas.
Ketergantungan struktural pada barang impor ini berujung pada tingginya kebutuhan devisa negara dalam jumlah masif. APBN terus terkuras untuk mengimpor energi (BBM dan gas), persenjataan, hingga bahan baku industri. Karena margin ekspor RI sangat tipis akibat tergerus biaya impor bahan baku di hulu, kemampuan negara menghasilkan devisa menjadi sangat rendah.
Kusfiardi juga melayangkan kritik keras terhadap program hilirisasi yang gencar dikampanyekan pemerintah. Ia menilai program tersebut masih bersifat semu dan belum menyentuh substansi pemurnian yang menciptakan nilai tambah (value-added) riil bagi perekonomian nasional.
“Jangan-jangan hilirisasi itu cuman ngelewatin aja tuh barang-barang galian. Lewat aja di smelter terus dijual lagi, jadi enggak ada nilai tambahnya. Kalau kayak begini itu kan namanya main uang cepat aja. Kita ini masih tertinggal dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura,” kritik Kusfiardi.
Kusfiardi memperingatkan, selama pemerintah tidak berani menghadapi dan membongkar masalah struktural ini melalui cetak biru (blueprint) substitusi impor yang kredibel, Indonesia akan terus menjadi ladang spekulasi modal asing yang rawan ambruk setiap saat.
