BEM UI Bongkar Borok Demo Pro-Pemerintah: Mahasiswa Diijon Rp2 Juta, Ibu-Ibu Rp100 Ribu, Korban Sandera Ekonomi Rezim!

JAKARTA — Kesucian gerakan moral mahasiswa Indonesia kini secara terang-terangan dikotori oleh operasi senyap kekuasaan. Rezim ditengarai kuat sengaja memanfaatkan “kebangkrutan ekonomi” dan kemiskinan sistemik di tingkat akar rumput untuk memobilisasi massa guna menciptakan ilusi dukungan publik melalui fenomena “aksi tandingan” dan demo bayaran.

Skandal manipulasi opini publik ini dibongkar secara blak-blakan oleh Kepala Bidang Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Muhammad Hafiz Haer Nanda. Berbicara dalam wawancara mendalam di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Hafiz menegaskan bahwa maraknya demo pro-pemerintah saat ini bukanlah aspirasi murni, melainkan proyek mobilisasi transaksional yang difasilitasi oknum dalam lingkar kekuasaan.

Karpet Merah Istana dan Aliran Dana Rp2 Juta

Indikasi komodifikasi massa ini terlihat jelas dari kontrasnya perlakuan aparat dan birokrasi. Di satu sisi, gerakan murni mahasiswa yang membawa kajian ilmiah diblokade ketat di jalanan oleh ribuan aparat. Di sisi lain, kelompok massa tandingan pro-pemerintah justru mendapatkan fasilitas penuh, dikawal, hingga langsung dibawa masuk ke Istana Wakil Presiden untuk bertemu Gibran Rakabuming Raka.

Hafiz membeberkan bahwa fakta mengenai adanya aliran uang dalam aksi tandingan tersebut sudah menjadi rahasia umum yang kini terbukti kebenarannya di lapangan. Salah satu contoh paling telanjang adalah keterlibatan oknum mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) dalam aksi pro-pemerintah.

“Aksi teman-teman UBK yang merapat ke Wapres itu sudah terbukti dibayar. Ada pengakuan di kalangan mahasiswa bahwa mereka menerima bayaran hingga Rp2 juta per orang. ” ungkap Hafiz dengan nada tajam.

Mobilisasi Ibu-Ibu Rp100 Ribu demi Proyek MBG

Modus operandi pembungkaman lewat uang ini ternyata tidak hanya menyasar kelompok mahasiswa tertentu. Program unggulan pemerintah yang tengah disorot tajam, Makan Bergizi Gratis (MBG), pun tak luput dari rekayasa dukungan massa. Hafiz merujuk pada temuan media nasional (Tribun News) di mana aksi tandingan pro-MBG secara masif menggerakkan massa dari kalangan ibu-ibu.

“Ibu-ibu yang diwawancara media di lapangan mengaku secara blak-blakan bahwa mereka menerima uang saku sebesar Rp100 ribu, fasilitas makanan, dan logistik untuk ikut demo pro-pemerintah. Ini semakin memperjelas siapa sebenarnya aktor di balik layar yang mengontrol dan mendanai aksi-aksi tandingan ini,” cetusnya.

Eksploitasi Kemiskinan demi Legitimasi Semu

Kendati taktik mendelegitimasi gerakan mahasiswa ini dinilai sangat mencederai iklim demokrasi, BEM UI menyatakan tidak menaruh kemarahan pada individu-individu yang ikut dalam demo bayaran tersebut. Bagi Hafiz, mereka adalah rakyat yang terpaksa menjadi komoditas akibat himpitan ekonomi yang gagal diselesaikan negara.

“Kami kesal, tapi kami tidak menyalahkan individu mahasiswa UBK atau ibu-ibu itu. Mereka adalah rekan-rekan kami, rakyat yang sedang disandera oleh kondisi ekonomi mereka sendiri. Kalau mereka butuh uang tersebut, itu hal yang realistis di tengah situasi hidup yang mencekik saat ini,” kata Korlap Aksi Bundaran HI tersebut.

“Yang kami kutuk dan kami tantang adalah oknum-oknum penguasa yang mengeksploitasi kemiskinan mereka. Menggunakan instrumen kekuasaan untuk membeli suara rakyat demi seolah-olah mendapatkan legitimasi bahwa program pemerintah didukung publik. Ini menjijikkan,” lanjut Hafiz dengan lugas.

Kecam Retorika Bola Liar Presiden Prabowo

Situasi ini diperparah oleh komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tidak bertanggung jawab. Dalam pidatonya, Prabowo sempat melontarkan pernyataan bahwa dirinya “tahu siapa yang membayar dan menggerakkan demo-demo mahasiswa,” namun tanpa pernah membuka data tersebut ke publik secara transparan.

Hafiz menilai retorika abstrak dari kepala negara tersebut sangat berbahaya karena sengaja melempar bola liar untuk memicu konflik horizontal di tingkat akar rumput dan memfitnah gerakan murni mahasiswa seolah ditunggangi koruptor atau antek asing.

“Komunikasi pemimpin itu harusnya jelas, runut, dan solutif. Bukan malah membuat rakyat saling curiga dan diadu domba di bawah. Pemerintah sengaja merekayasa demo bayaran ini untuk mendelegitimasi gerakan murni kami, sekaligus menutupi fakta bahwa di luar sana, rakyat yang asli sedang menjerit akibat salah urus ekonomi nasional,” pungkas Hafiz menembak jantung pertahanan rezim.