JAKARTA — Independensi dan kesucian gerakan moral mahasiswa Indonesia kini tengah menghadapi hantaman keras dari pola-pola kotor operasi kekuasaan. Rezim ditengarai kuat sengaja memanfaatkan kemiskinan dan kesulitan ekonomi kelas bawah untuk memobilisasi massa guna menciptakan fenomena “aksi tandingan” dan demo bayaran di ruang publik.
Skandal manipulasi opini publik ini dibongkar oleh Kepala Bidang Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Muhammad Hafiz Haer Nanda. Berbicara dalam wawancara mendalam di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP yang disiarkan baru-baru ini, Hafiz menegaskan bahwa maraknya demo pro-pemerintah saat ini bukanlah aspirasi murni, melainkan proyek mobilisasi yang terorganisir.
Mobilisasi Elite: Dari Mahasiswa UBK hingga Ibu-Ibu Rp100 Ribu
Indikasi komodifikasi massa ini terlihat jelas dari kontrasnya perlakuan aparat terhadap dua kelompok massa yang berbeda. Di satu sisi, gerakan murni mahasiswa diblokade ketat di jalanan. Di sisi lain, kelompok massa tandingan justru mendapatkan karpet merah, difasilitasi, bahkan langsung dibawa masuk ke Istana Wakil Presiden untuk bertemu Gibran Rakabuming Raka.
Hafiz membeberkan bahwa fakta mengenai adanya aliran dana dalam aksi tandingan tersebut sudah menjadi rahasia umum yang terbukti kebenarannya di lapangan. Salah satu contoh paling telanjang adalah keterlibatan oknum mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) dalam aksi pro-pemerintah.
“Aksi teman-teman UBK yang merapat ke Wapres itu sudah terbukti dibayar. Ada pengakuan bahwa mereka menerima bayaran hingga Rp2 juta rupiah. Pertemuan mereka tertutup, dan usai keluar, mereka justru terlihat khawatir,” ungkap Hafiz tajam.
Modus operandi ini tidak hanya menyasar kelompok siber atau mahasiswa tertentu. Program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) pun tak luput dari rekayasa dukungan. Hafiz merujuk pada temuan media nasional (Tribun News) di mana aksi-aksi tandingan pro-MBG sengaja menggerakkan massa dari kalangan ibu-ibu.
“Ibu-ibu yang diwawancara di lapangan mengaku secara blak-blakan bahwa mereka menerima uang saku sebesar Rp100 ribu dan paket makanan untuk ikut demo pro-pemerintah. Ini semakin memperjelas siapa sebenarnya aktor di balik layar yang mengontrol aksi tandingan ini,” cetusnya.
Eksploitasi Kemiskinan Rakyat Demi Legitimasi Semu
Kendati taktik mendelegitimasi gerakan mahasiswa ini dinilai sangat mencederai iklim demokrasi, BEM UI menyatakan tidak menaruh kemarahan pada individu-individu yang ikut dalam demo bayaran tersebut.
Bagi Hafiz, massa bayaran tersebut sejatinya adalah korban dari “kebangkrutan ekonomi” yang sengaja dipelihara oleh sistem.
“Kami kesal, tapi kami tidak menyalahkan individu mahasiswa UBK atau ibu-ibu itu. Mereka adalah rakyat yang sedang disandera oleh kondisi ekonomi mereka sendiri. Kalau mereka butuh uang tersebut, itu hal yang realistis di tengah situasi sulit saat ini,” kata Korlap Aksi Bundaran HI tersebut.
“Yang kami salahkan dan kami kutuk adalah oknum-oknum penguasa yang mengeksploitasi kemiskinan mereka. Menggunakan uang negara atau instrumen kekuasaan untuk membeli suara rakyat demi seolah-olah mendapatkan legitimasi bahwa program pemerintah didukung publik,” lanjut Hafiz dengan lugas.
Retorika Pecah Belah Presiden Prabowo
Situasi ini diperparah oleh komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tidak bertanggung jawab. Dalam pidatonya, Prabowo sempat melontarkan pernyataan bahwa dirinya “tahu siapa yang membayar dan menggerakkan demo-demo mahasiswa,” namun tanpa pernah membuka data tersebut ke publik secara transparan.
Hafiz menilai retorika abstrak dari kepala negara tersebut sangat berbahaya karena sengaja melempar bola liar untuk memicu konflik horizontal di tingkat akar rumput. Akibat pernyataan itu, gerakan murni mahasiswa yang berbasis kajian ilmiah kini kerap dituduh secara sepihak sebagai antek asing atau dibayar koruptor.
“Komunikasi pemimpin itu harusnya jelas, runut, dan solutif. Bukan malah membuat rakyat berasumsi liar dan saling curiga. Pemerintah sengaja merekayasa demo bayaran ini untuk mendelegitimasi gerakan murni kami, sekaligus menutupi fakta bahwa di luar sana, rakyat yang asli sedang menjerit akibat salah urus ekonomi,” pungkas Hafiz.
