JAKARTA — Modus pembungkaman terhadap gerakan kritis mahasiswa di Indonesia dinilai kian mengkhawatirkan. Alih-alih merespons substansi kritik dengan basis data, rezim kekuasaan saat ini disinyalir kuat menggunakan operasi digital ilegal, pengerahan massa tandingan bayaran, hingga intimidasi militeristik guna mendelegitimasi gerakan murni mahasiswa.
Hal tersebut dibongkar secara gamblang oleh Kepala Bidang Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) sekaligus Koordinator Lapangan Aksi, Muhammad Hafiz Haer Nanda. Dalam keterangannya di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP yang disiarkan baru-baru ini, Hafiz membeberkan rekam jejak represi sistematik yang dialami oleh para fungsionaris mahasiswa sepanjang bergulirnya gelombang protes di tahun 2026.
Teror Digital dan Ancaman Pembunuhan
Hafiz mengungkapkan bahwa represi terhadap pengurus inti BEM UI kini telah melintasi batas domestik dan menyasar ranah keluarga. Teror psikologis yang sangat masif dialami oleh Ketua BEM UI, Yata Latof, dan Wakil Ketua BEM UI, Fatimah Azzahra, sesaat setelah mereka memenangkan kontestasi pemilu kampus di awal tahun.
“Mereka diteror habis-habisan, diancam dibunuh. Bahkan gawai (handphone) milik orang tua Fatimah di-hack (diretas) dan dikirimi video editan visual penembakan yang berdarah-darah,” ujar Hafiz dengan nada getir.
Menurut jurnalisme investigatif, pola teror yang menyasar keluarga ini merupakan taktik klasik untuk memecah konsentrasi psikologis dan meredam nyali para pemimpin pergerakan sejak dini. Kendati demikian, Hafiz menegaskan jajaran BEM UI 2026 menolak tunduk pada intimidasi tersebut.
Komodifikasi Demo dan “Aksi Tandingan” Bayaran
Indikasi delegitimasi paling telanjang terlihat dari kemunculan kelompok massa pro-pemerintah di lapangan. Rezim diduga kuat mengomodifikasi kesulitan ekonomi masyarakat kelas bawah untuk menciptakan ilusi dukungan publik melalui demo bayaran.
Hafiz membenarkan adanya temuan keterlibatan oknum aparat yang memfasilitasi sejumlah mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) untuk menggelar aksi tandingan, yang kemudian berujung pada audiensi tertutup di Istana Wakil Presiden bersama Gibran Rakabuming Raka.
“Aksi (UBK) itu terbukti dibayar. Ada yang menerima 2 juta rupiah per orang, dan itu diakui sendiri oleh mereka. Tidak hanya mahasiswa, aksi pro-pemerintah terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menggerakkan ibu-ibu yang dalam wawancara media (Tribun News) blak-blakan mengaku menerima uang saku 100 ribu rupiah beserta makanan,” cetus Hafiz.
Namun, Hafiz menekankan bahwa gerakan mahasiswa murni tidak menaruh dendam kepada para demonstran bayaran tersebut. “Kami tidak menyalahkan individunya karena mereka adalah rakyat yang sedang tersandera secara ekonomi. Yang kami kecam adalah oknum pemerintah yang sangat tega mengeksploitasi kemiskinan rakyat demi syahwat legitimasi politik semu,” tambahnya.
Intimidasi Ruang Publik: 6 Aparat Lawan 1 Mahasiswa
Selain infiltrasi massa bayaran, delegitimasi di lapangan juga dilakukan lewat taktik pengepungan militeristik (security approach) yang bertujuan mempersempit ruang gerak demonstran murni.
Pada aksi massal yang digelar di Bundaran HI—titik simbolis pusat urat nadi perekonomian Jakarta—Hafiz menyebut pemerintah mengerahkan pasukan gabungan TNI-Polri dalam jumlah yang sangat tidak proporsional. Tercatat ada sekitar 6.080 personel aparat yang diterjunkan hanya untuk menghadang estimasi 1.000 massa aksi mahasiswa.
“Rasionya enam aparat melawan satu mahasiswa. Kita ini hanya bawa suara, bawa tuntutan ilmiah, bawa air minum. Apakah pengerahan monster pengamanan sebesar itu mencerminkan negara demokrasi? Jelas tidak, itu adalah bentuk intimidasi terselubung untuk menakut-nakuti masyarakat sipil agar tidak ikut bergabung,” tegasnya.
Hafiz menilai, rangkaian upaya delegitimasi ini—mulai dari isu mahasiswa ditunggangi koruptor, dituduh antek asing, hingga pembungkaman di lapangan—merupakan indikator nyata bahwa negara ini sedang mengalami kebangkrutan moral dan demokrasi. Rezim dinilai lebih takut pada suara kebenaran rakyat ketimbang fokus menyelesaikan persoalan ekonomi nasional yang kian memburuk.
