JAKARTA — Gaya komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto dalam merespons gelombang kritik dan unjuk rasa mahasiswa menuai gugatan keras dari kalangan akademisi dan pemuda. Pernyataan-pernyataan abstrak dari kepala negara dinilai tidak bertanggung jawab karena sengaja melempar bola liar ke publik, memicu fitnah, serta berpotensi besar membenturkan antarkelompok masyarakat di tingkat akar rumput.
Gugatan tajam ini dilayangkan oleh Kepala Bidang Sosial Politik Badan Executif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Muhammad Hafiz Haer Nanda. Melalui wawancara mendalam di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Hafiz membedah bagaimana buruknya tata kelola komunikasi eksekutif yang dinilai anti-akuntabilitas dan gemar memelihara disinformasi.
Retorika Tanpa Bukti: Mahasiswa Dituduh Antek Asing
Sorotan utama BEM UI tertuju pada pidato Presiden Prabowo yang secara sepihak melontarkan pernyataan bahwa dirinya “tahu siapa yang membayar dan menggerakkan demo-demo mahasiswa”. Masalahnya, klaim tersebut dilempar begitu saja tanpa pernah membuka data atau membuktikannya secara transparan kepada publik.
“Pernyataan Pak Prabowo itu membuat rakyat berasumsi liar. Padahal seharusnya, komunikasi seorang pemimpin yang baik itu harus jelas, runut, dan memberikan solusi, bukan malah menciptakan masalah baru. Akibat ucapan yang kurang jelas itu, kami di tingkat mahasiswa yang bergerak murni berbasis data malah dihantam fitnah, dituduh sebagai antek asing, hingga dituding dibayar oleh koruptor,” cetus Hafiz dengan nada masygul.
Hafiz memperingatkan bahwa strategi melempar tuduhan tanpa bukti ini sangat berbahaya karena bisa memicu konflik horizontal yang mendalam di tengah masyarakat sipil. Pola komunikasi ini dinilai sengaja dipakai agar presiden dan kabinetnya merasa kebal dari kewajiban menjawab substansi kritik serta akuntabilitas publik.
Disorientasi Juru Bicara Rezim: Badan Bebas Asal Komunikasi
Buruknya komunikasi politik ini dinilai Hafiz bukan sekadar problem personal presiden, melainkan penyakit akut yang menular ke seluruh jajaran kementerian dan lembaga di bawahnya. Hafiz menceritakan pengalamannya saat berhadapan langsung dengan perwakilan eksekutif dari Badan Komunikasi (Bakom), Harico, dalam sebuah debat di stasiun televisi nasional.
Dalam forum tersebut, juru bicara pemerintah justru mempertontonkan ketidakkompetenan fatal karena tidak membaca data riil di lapangan. Pihak Bakom mengklaim pemerintah telah mendengar semua aspirasi dan menuduh mahasiswa membawa 20 tuntutan, termasuk tuduhan bahwa mahasiswa meminta “sekolah rakyat ditutup”.
“Saya terkaget-kaget, 20 tuntutan itu dari mana? Sejak awal maklumat kami jelas hanya ada 5 tuntutan ilmiah. Siapa juga yang meminta sekolah rakyat ditutup? Ini membuktikan adanya ketidakwarasan dan disinformasi sengaja yang dipelihara oleh instrumen negara. Saya sampai bingung, Bakom ini artinya Badan Komunikasi atau Bebas Asal Komunikasi saja?” sindir Korlap Aksi Bundaran HI tersebut.
Gugat Fungsi Juru Bicara dan Parlemen
Lebih jauh, BEM UI juga mempertanyakan peran para elite legislatif di parlemen yang belakangan ini justru beralih fungsi menjadi benteng pelindung kekuasaan eksekutif. Hafiz mengkritik keras fenomena di mana anggota DPR justru lebih vokal bertindak sebagai juru bicara pemerintah ketimbang menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan.
Bagi mahasiswa, tersumbatnya komunikasi politik yang jujur dan runtut dari Istana merupakan bukti tak terbantahkan bahwa negara sedang mengalami kebangkrutan moral kepemimpinan.
“Rakyat sekarang tidak butuh penguasa yang selalu merasa dirinya sok gagah dan sok benar, padahal pada kenyataannya kebijakannya salah. Berhentilah merekayasa narasi dan mengelak dari kenyataan. Tuntutan kami tetap saklek: Pak Prabowo dan Pak Gibran, sudahi retorika tidak jelas ini, hadapi akuntabilitas, dan ayo minta maaf secara terbuka di depan rakyat!” pungkas Hafiz menantang keberanian moral pemimpin tertinggi rezim.
