Lukas Luwarso
Dalam prosesi acara “Karnaval Gajah” di Lampung, 27Juni 2026, Jokowi melakukan akrobat politik. Duduk di Kedaton Keagungan Lampung, mengenakan pakaian putih berselempang tulisan “Baginda Pemuka Bangsa”, sambil kakinya menginjak kepala kerbau. Secara harfiah, ini mungkin bagian dari prosesi acara adat di Lampung yang biasa saja. Problemnya, ini bukan murni acara adat, tapi rangkaian acara safari politik untuk mengkampanyekan PSI.
Dalam semiotika politik, setiap tanda selalu ada konteksnya. Jokowi sengaja memilih momen acara adat di Lampung sebagai “kick start”, secara simbolik menginjak kepala kerbau sambil duduk bak raja. Ketika relasi Jokowi dan PDIP sedang dalam konflik terbuka, kepala kerbau adalah sinonim “kepala banteng”. Apakah ini kebetulan belaka? Tentu, sebagaimana berbagai “kebetulan” manuver akrobat politik Jokowi selama sepuluh tahun terakhir.
Roland Barthes menyatakan “dunia adalah sistem tanda (semiotika)”. Manusia hidup dalam lautan tanda-tanda (signs), dari cara berpakaian, gaya bicara, hingga gesture perilaku. Kehidupan modern adalah teater simbol. Dalam buku Mythologies (1957), Barthes memaparkan, masyarakat modern menciptakan “mitos-mitos” baru. Bukan mitos kisah dewa-dewi, tetapi mitos budaya populer.
Teater simbolik yang digelar Jokowi di Lampung adalah contoh “mitos” itu. Menunggangi kepolosan adat budaya menjadi kendaraan pesan politik. Ritual adat yang inosense menjadi ekspresi syahwat politiknya. Secara semiotik, ia sedang menancapkan kapak perang–dengan menginjak kepala kerbau–untuk memerangi PDIP. “Karnaval Gajah”, yang ternyata tidak menghadirkan Gajah, adalah babak lanjut dari drama perselisihan Jokowi vs PDIP pasca-Pilpres 2024. Karena membangkitkan Gajah (PSI) hanya mungkin terjadi dengan menaklukkan Banteng (PDIP).
Semiotika ala Jokowi ini bukan pertama kali. Ia sering membuat repertoar semiotik yang terkalkulasi. Kemeja kotak-kotak pada 2012 bukan sekadar selera gaya berpakaian, tetapi simbolik “senjata kelas.” Ditujukan kepada elit politik berdasi: “kalian elite, saya rakyat”. Blusukan bukan program kerja, tapi pertunjukan delegitimasi. Setiap turun ke gorong-gorong dan pasar becek adalah tamparan simbolik kepada para elite Jakarta. Jokowi memahami sesuatu yang tak disadari politikus elitis: dalam politik-populis, panggung adalah substansi.
Gaya komunikasi politik Jokowi tidak menyerang secara terbuka. Selama sepuluh tahun berkuasa, pola simbolik itu terus berulang. Kemeja putih dan lengan tergulung dijual sebagai simbol kesederhanaan (meskipun kini ia tak lagi berani menggulung kemejanya, karena penyakit kulit). Blusukan dipentaskan sebagai simbol “kedekatan” dengan rakyat. Infrastruktur dipromosikan sebagai simbol kemajuan. IKN dipasarkan sebagai simbol peradaban baru Indonesia. UU Cipta Kerja disahkan, secara kilat, simbol bakal terbukanya lapangan kerja–meski nyatanya cuma untuk melayani ketamakan oligarki-kroninya. Simbol demi simbol diproduksi Jokowi alih-alih substansi.
Begitu pula dalam mengelola lawan politik. Oposisi, saat itu Prabowo, diajak masuk kabinet atas nama persatuan. Secara simbolik bangsa tampak rukun. Rekonsiliasi adalah kooptasi, dan demokrasi kehilangan salah satu unsur pentingnya: kekuatan oposisi untuk mengawasi kekuasaan. Puncak proyek semiotika Jokowi adalah Putusan MK No. 90/2023 — mahakarya yang memungkinkan Gibran maju sebagai calon wakil presiden dengan mengubah batas usia minimal melalui MK. Dalam logika biasa, ini adalah nepotisme telanjang. Namun dalam logika semiotika Jokowi, ini adalah kemenangan yang dilegalkan. Pesannya kepada publik: “Kami tidak melanggar hukum, kami menggunakan hukum.”
Jokowi mempolitisasi adat budaya sebagai biro agen public-relations-nya. Tradisi masyarakat dimanipulasi untuk mengamplifikasi kepentingan politik partisan. Simbol menjadi politik itu sendiri. Beda dengan Prabowo yang keranjingan pidato, omon-omon, Jokowi memahami hukum dasar komunikasi politik manipulatif: jangan banyak bicara. Biarkan publik yang menyelesaikan kalimatmu. Buzzer sebagai corongmu.
Politik bekerja melalui asosiasi dan persepsi. Menginjak kepala kerbau adalah simbolik hasrat Jokowi ingin menaklukkan Partai Banteng. Sebagaimana Gibran mengelus-elus kucing, adalah simbolikuntuk menjinakkan Prabowo. Jika syahwat politik bapak-anak ini bisa terlaksana, sejarah pasti sedang bercanda.
Partai Banteng yang dulu mengantar mereka ke Istana, akan dipecundangi, Prabowo–kawan seiring–sedang dilumpuhkan. Akankah Jokowi-Gibran bisa mewujudkan politik simboliknya? Politik Indonesia menjadi tragedi Shakespearean, ketika keculasan dianggap sebagai kewajaran untuk memenangkan kekuasaan.
Si Bapak duduk bak paduka, bertitah akan membangun dinasti politik, sambil menginjak kepala. Si anak Bak putra raja duduk disampingnya sambil mengelus kucing. Pertanyaannya, apakah PDIP dan Prabowo (banteng dan kucing) menolerir dan menerima hinaan semiotik-simbolik, injakan dan elusan, bapak-anak ini?
28 Juni 2026
