SORONG, PAPUA BARAT DAYA — Kritik pedas nan menohok dilayangkan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, kepada pemerintah pusat. Jakarta dinilai kerap ‘tuli’ terhadap aspirasi damai masyarakat Papua dan baru mau bergerak pasca-terjadinya gejolak besar maupun aksi pembakaran di daerah.
Pernyataan keras tersebut dilontarkan Elisa Kambu saat berpidato dalam forum Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature (PAPEDA Summit) 2026 yang berlangsung di Gedung L. Jitmau, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (2/9/2026). Pidato krusial ini mendadak viral usai ditayangkan oleh kanal YouTube Tribun Sorong dan diamplifikasi oleh kanal Ustadz Demokrasi.
Pusat Diduga Mengidap ‘Sindrom Respon Konflik’
Dalam orasinya, Elisa membeberkan realita pahit hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang dinilainya diskriminatif dan hanya merespon eskalasi konflik.
“Kalau mau supaya perhatian dari pusat datang, ya kita harus bakar hutan, kita harus bikin kerusuhan… baru perhatian bisa datang. Kalau hidup baik-baik saja, tidak ada kepedulian dari sana,” tegas Elisa di hadapan para pejabat kementerian, perwakilan Komisi I DPR RI, dan pimpinan daerah.
Ia menegaskan, jejak sejarah membuktikan bahwa kebijakan strategis bagi Tanah Papua kerap dibayar mahal dengan darah dan air mata, bukan lahir dari ruang dialog yang tenang.
“Dulu Otonomi Khusus (Otsus) turun itu karena orang bakar Jayapura, bakar Manokwari, bakar Sorong. Baru Otsus itu turun! Bangsa ini memang kalau kita bicara baik-baik tidak bisa dengar, harus sedikit ekstrem baru bisa,” cecarnya.
Bongkar Penguasaan Hutan dan Propaganda Korupsi
Elisa juga menelanjangi ketimpangan penguasaan ruang hidup di Papua yang dinilainya sangat tidak adil bagi masyarakat adat:
- Orang Papua Cuma ‘Numpang’: Hutan adat dan konsesi tambang di Papua habis dikuasai oleh para jenderal dan konglomerat yang bermarkas di Jakarta. “Orang Papua tidak punya apa-apa, kita hanya numpang saja di sini,” cetusnya.
- Sanggah Narasi Korupsi Daerah: Elisa membantah tudingan bahwa ketertinggalan Papua murni akibat korupsi kepala daerah. Ia membandingkannya dengan skandal korupsi di pusat. “Korupsi kepala daerah yang kena OTT kalau dihitung semua tidak sampai triliunan rupiah. Tapi kalau yang kumpul-kumpul di Jakarta itu, sekali sikat langsung triliunan!”
Sikap Tegas: Proteksi dan Pemetaan Tanah Adat
Sebagai langkah perlawanan terstruktur, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran bersama para bupati guna mendanai pemetaan total tanah masyarakat adat.
Langkah hukum dan pemetaan ini dipatok menjadi benteng proteksi hak ulayat sekaligus senjata bargaining power utama rakyat Papua dalam menghadapi invasi investasi luar.
