(dok ist)
SORONG, PAPUA BARAT DAYA — Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menolak keras narasi tunggal yang menyudutkan pemerintah daerah sebagai biang kerok utama keterbelakangan pembangunan akibat praktik korupsi. Elisa membongkar kontras angka akumulasi korupsi pejabat daerah yang jauh lebih kecil ketimbang bancakan anggaran yang kerap terjadi di tingkat
Pernyataan lugas tersebut disampaikan Elisa Kambu dalam forum Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature (PAPEDA Summit) 2026 yang berlangsung di Gedung L. Jitmau, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (2/9/2026). PIDATO berdurasi 6 menit 11 detik tersebut mendadak viral setelah diunggah oleh kanal Tribun Sorong dan disebarluaskan kembali melalui kanal YouTube USTADZ DEMOKRASI.
Bandingkan Anggaran OTT Daerah vs Bancakan Pusat
Dalam kutipan pidatonya pada menit ****, Elisa meminta publik dan pemerintah pusat melihat realita penegakan hukum secara adil serta jujur tanpa menuduh daerah secara sepihak.
“Mungkin kalau orang bilang kita di daerah ini korupsi dan lain sebagainya, tidak juga, Pak! Kalau dihitung dari sejak orang melayani OTT dan menghitung kepala daerah yang kena OTT sampai sekarang, itu belum sampai triliunan rupiah,” cecer Elisa di hadapan perwakilan kementerian dan Komisi I DPR RI.
Ia lantas membandingkannya secara kontras dengan megaskandal korupsi di tingkat pusat yang nilainya secara fantastis merugikan negara dalam sekali transaksi.
“Tapi kalau yang kumpul-kumpul di Jakarta itu, satu kali ini langsung triliunan, Pak! Jadi kita bicara realita, kita juga harus jujur. Bangsa ini kalau tidak jujur, kita tidak bisa maju. Harus ada keberanian untuk mengakui kelemahannya,” tegasnya.
Kritik Penguasaan Lahan dan Hak Masyarakat Adat
Selain isu penegakan hukum dan korupsi, Elisa menyoroti ketimpangan penguasaan aset sumber daya alam di Papua yang mayoritas dikuasai oleh kelompok elite Jakarta:
| Isu Ketimpangan | Realita di Lapangan Menurut Gubernur |
|---|---|
| Kepemilikan Hutan & Tambang | Dikuasai oleh para jenderal dan konglomerat yang berbasis di Jakarta. |
| Nasib Masyarakat Lokal | Warga asli Papua hanya menjadi “penumpang” di tanah kelahirannya sendiri tanpa proteksi hukum atas hak ulayat. |
| Solusi Daerah | Pemprov mendorong perintisan pemetaan tanah adat untuk mengunci posisi tawar (bargaining power) terhadap calon investor. |
“Hutan-hutan kita ini sudah habis. Ini orang Jakarta punya hutan semua—jenderal punya hutan, konglomerat punya hutan. Orang Papua tidak punya, kita hanya numpang saja ini,” pungkas Elisa.
