JAKARTA — Tragedi Gerakan 30 September (G30S) 1965 tidak lepas dari konstelasi relasi serta kalkulasi politik antar-tokoh kunci di panggung nasional. Di tengah meruncingnya persaingan ideologi, posisi Presiden Soekarno, perwira Angkatan Darat, hingga pimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI) menciptakan dinamika yang berujung pada letupan sejarah paling kelam di Indonesia.
Sejarawan senior, Prof. Dr. Anhar Gonggong, menguraikan peranan, karakter, serta posisi strategis para aktor utama tersebut dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP.
1. Soekarno: Penjaga Nasakom dan Penilaian Sikap Para Perwira
Sebagai Presiden dan Pemimpin Besar Revolusi, Soekarno konsisten menjaga keseimbangan politik melalui doktrin Nasakom. Keterikatan ini membuat Soekarno sangat mendengarkan masukan politik PKI, termasuk merestui pembubaran rival politik seperti Masyumi.
Di tubuh Angkatan Darat, Soekarno memiliki preferensi kepemimpinan yang amat personal:
- Men/Pangad Jenderal Ahmad Yani: Menjadi perwira kepercayaan Bung Karno karena keluwesan dan kedekatan pribadinya, meskipun Yani tetap bergaris tegas menolak ide Angkatan Kelima.
- Major Jenderal Soeharto: Dipandang Soekarno sebagai perwira yang kop (kepala batu) dan tidak fleksibel dalam berkompromi secara politik, sehingga Soekarno lebih memilih Yani untuk memimpin Angkatan Darat menggantikan Jenderal A.H. Nasution.
2. Major Jenderal Soeharto: Perwira ‘Low Profile’ Tanpa Pasukan Organik
Di luar lingkaran utama Istana, Panglima Kostrad Majjen Soeharto sering kali tidak diperhitungkan sebagai pimpinan perwira yang menonjol. Namun, sejarah mencatat Soeharto memiliki rekam jejak militer yang solid dan pernah mendapat kepercayaan khusus dari Jenderal Ahmad Yani untuk mewakili Kepala Staf AD (Kasad) dalam kondisi tertentu.
“Soeharto itu perwira yang low profile. Bahkan Soekarno sendiri pernah menyebut bahwa Soeharto adalah jenderal yang tidak pernah kalah perang,” terang Prof. Anhar Gonggong.
Ketika G30S meletus dan pimpinan AD hilang, Soeharto mengambil inisiatif mengisi kekosongan komando. Perlu dicatat, Kostrad saat itu belum memiliki struktur pasukan besar seperti sekarang. Soeharto mengonsolidasikan kekuatan dengan menggandeng RPKAD (kini Kopassus) di bawah komando Kolonel Sarwo Edhie Wibowo untuk memulihkan keamanan di ibu kota.
3. Letkol Untung dan Pengaruh Pembinaan PKI
Sebagai Komandan Batalyon I Tjakrabawa yang memimpin gerakan lapangan G30S, Letkol Untung Sutopo merupakan mantan anak buah Soeharto saat bertugas di Divisi Diponegoro. Menurut analisis Soeharto yang kemudian diverifikasi dalam catatan sejarah, Untung telah lama berada di bawah pengaruh dan pembinaan ideologi oleh tokoh senior PKI, Alimin.
4. D.N. Aidit dan Gagasan Kontroversial tentang Pancasila
Di kubu PKI, Ketua D.N. Aidit secara agresif memanfaatkan ruang Nasakom untuk memperkuat posisi partai. Salah satu pernyataan Aidit yang paling memicu kontroversi dan perdebatan sengit diungkapkan dalam forum indoktrinasi Manipol Usdek.
“Aidit secara terbuka menyatakan bahwa Pancasila hanyalah alat pemersatu. Jika bangsa Indonesia sudah bersatu, maka Pancasila tidak diperlukan lagi,” kata Prof. Anhar, mengutip catatan mantan Menteri Agama KH. Saifuddin Zuhri. Pernyataan inilah yang semakin memperkuat keyakinan kelompok Islam dan TNI AD bahwa PKI berupaya menggeser ideologi negara.
| Tokoh Kunci | Kedudukan Strategis | Peran & Posisi Utama (1965) |
| Soekarno | Presiden / Pemimpin Besar Revolusi | Mempertahankan Nasakom; memilih Ahmad Yani sebagai pimpinan AD dan menilai Soeharto berkepala batu. |
| Majjen Soeharto | Panglima Kostrad | Perwira low profile yang mengambil alih komando AD pasca-penculikan dengan menggalang RPKAD. |
| Jenderal Ahmad Yani | Men/Pangad | Perwira kesayangan Soekarno , namun menolak keras pembentukan Angkatan Kelima bentukan PKI. Tegas menolak idiologi PKI. |
| Letkol Untung | Komandan Gerakan 30 September | Pemimpin teknis penculikan perwira AD; perwira Tjakrabawa yang dibina oleh faksi PKI. |
| D.N. Aidit | Ketua CC PKI | Aktor politik utama PKI yang mengusulkan Angkatan Kelima dan mempertanyakan urgensi Pancasila. |
Peta relasi dan manuver para tokoh kunci ini memperlihatkan betapa rumitnya jaring-jaring politik nasional sebelum akhirnya pecah dalam tragedi berdarah September 1965.
