Alamsyah Saragih
Gejolak sosial (social unrest) jarang lahir dari ketidaksabaran manja seorang cucu kepada kakeknya, melainkan pertanda bahwa kontrak sosial sedang retak. Ekonom Albert Hirschman pernah mengingatkan bahwa ketika opsi keluar (exit) tertutup, instrumen yang tersisa bagi warga adalah bersuara (voice). Ketika saluran deliberasi formal tersumbat oleh lemak koalisi politik yang gemuk, demonstrasi jalanan menjadi instrumen koreksi non-pasar untuk memecah kebuntuan.
Menjadi tua memang bukan sekadar perkara biologis. Seorang kakek yang hanya memiliki masa lalu mendongeng kepada cucu yang belum mampu mereka-reka masa depan. Upacara mendongeng itu terhenti sesaat ketika sang cucu meminta dibuatkan susu. Kakek lantas melanjutkan cerita untuk membagi kenangan kejayaan masa lalunya, sementara sang cucu perlahan mengantuk dan tertidur.
Di luar jendela, layar televisi menampilkan seruan moral bertajuk “SADAR” oleh aksi mahasiswa di berbagai kota. Ada satu pesan yang menyelinap dan luput dari amatan banyak pihak, meski jauh lebih tajam dan lugas: “cukup dua tahun.” Lingkaran pendukung status quo kontan bereaksi dengan nada khawatir. Tuntutan mahasiswa itu dinilai mengecewakan karena dianggap tak memberi waktu yang cukup bagi Presiden untuk membenahi negeri.
Namun, dalam kacamata ekonomi politik, menuntut kesabaran di tengah himpitan hidup harian adalah sebentuk kekeliruan membaca realitas. Bagi pemuda yang menganggur atau keluarga yang tercekik lonjakan harga pangan, dua tahun adalah pertaruhan hidup yang teramat panjang. Bagi para ibu, meminta mereka bersabar sambil memamerkan statistik makro saat anak-anak mereka keracunan makanan gratis adalah sebuah pelecehan terhadap akal sehat.
Kongesti Represi dan Pelengkap Strategis
Ekonomi selalu mengajarkan kita tentang pilihan dan konsekuensi. Transfer tunai jangka pendek (transitory transfers) tidak pernah bisa menggantikan investasi pada barang publik yang substansial—seperti penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas, jaminan kesehatan universal, dan pendidikan bermutu. Bantuan sembako cepat habis tergerus inflasi pangan, sementara persoalan pokoknya dibiarkan tetap menganga tanpa perbaikan berarti.
Di Indonesia, kontradiksi ini terasa kian nyata di tengah ancaman deindustrialisasi sektor manufaktur. Angka pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen di atas kertas tak dirasakan oleh kelas pekerja yang kian terdesak ke sektor informal dan ekonomi serabutan yang rentan.
Dunia tengah dilanda fenomena menguatnya otoritarianisme populis di bawah kendali figur-figur senior. Ini bukan semata faktor usia biologis, melainkan kecenderungan gerontokrasi politik yang lebih gemar menjajakan nostalgia kejayaan masa lalu ketimbang menawarkan imajinasi masa depan. Kebijakannya pun sangat mudah ditebak: membagi-bagikan bantuan sosial karitatif dan subsidi konsumtif demi meredam letupan gejolak.
Generasi muda terdidik menyadari bahwa janji meritokrasi telah patah dan daya beli kelas menengah ambruk. Rasa frustrasi kolektif tak lagi mempan dikompensasi dengan gelontoran bantuan pangan. Tumpukan uang kertas triliunan yang dipamerkan sebagai sukses pemberantasan korupsi tak lebih dari tumpukan sampah ketika fenomena “orang dalam” merajalela, dan jabatan di pemerintahan maupun BUMN berubah menjadi rampasan perang bagi para kroni penguasa.
Lantas, mengapa pentungan aparat penegak hukum dan ancaman bui kini kehilangan daya gentarnya? Teori permainan (game theory) menjelaskan hal ini melalui efek kongesti represi dan pelengkap strategis.
Secara matematis, armada antihuru-hara dan jeruji penjara memiliki batasan kapasitas fisik mutlak. Ketika mahasiswa bergerak sendirian atau buruh memprotes dalam barisan kecil, aparat dapat dengan mudah memusatkan represi sehingga probabilitas individu untuk disiksa atau dipenjara mendekati 100 persen. Namun, begitu mahasiswa melebur bersama buruh pabrik, pengemudi ojek daring, dan rakyat miskin kota di jalanan, terjadi pelarutan risiko yang melumpuhkan represi negara. Peleburan lintas-kelas ini menggeser equilibrium kontrak sosial dari kecemasan pasif menjadi keberanian kolektif.
Ketika bertahan diam di rumah hanya berarti menanti kehancuran yang nyata, ancaman pidana kehilangan fungsi pencegahannya. Rakyat akhirnya tiba pada titik kritis di mana mereka merasa tak lagi memiliki sesuatu untuk dipertahankan.
Teori Pengalihan (Diversionary Theory)
Ekonom Gregory Hess dan Athanasios Orphanides menjelaskan bahwa dalam lingkungan ekonomi yang diwarnai asimetri informasi, petahana yang menghadapi rekam jejak ekonomi buruk kerap memilih untuk memicu konflik demi menunjukkan kompetensi kepemimpinan pada dimensi alternatif.
Menciptakan musuh bersama adalah cara termurah memproduksi “barang publik simbolik” guna menyatukan emosi massa tanpa perlu repot membenahi dapur kebijakan anggaran. Kecenderungan ini terbaca benderang dalam konfrontasi retoris elite kita terhadap Singapura: mulai dari tudingan sebagai surga pelarian dana koruptor, persoalan transfer pricing, hingga polemik ekspor pasir laut.
Kerangka ini dikenal sebagai diversionary theory. Kita diajak lupa bahwa larinya ratusan triliun modal ke seberang selat adalah cerminan dari kegagalan institusional kita sendiri—terutama rapuhnya kepastian hukum dan tingginya biaya perburuan rente (rent-seeking).
Ketika para pengambil kebijakan menua, bahaya terbesarnya bukanlah pertambahan usia biologis, melainkan hilangnya kesadaran diri hingga tega menuntut rakyat bersabar di tengah ketidakadilan, sembari menjanjikan bahwa kejayaan masa lalu akan segera kembali.
Menutup mata dari jeritan di jalanan adalah pilihan yang jauh lebih mahal harganya bagi masa depan Indonesia. Menyerahkan diri kepada mereka yang terobsesi dengan masa lalu sama artinya dengan membiarkan bangsa ini kehilangan dua hal sekaligus: hari ini dan masa depan.
Jakarta, 28 Okt 2026
