JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran fantastis kini tengah menjadi sorotan tajam. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dr, Saut Situmorang, memperingatkan adanya risiko korupsi berskala besar dalam proyek nasional tersebut. Ia bahkan menyebut tindakan korupsi pada program ini sama saja dengan “merampok dari orang lapar.”
Dalam wawancara mendalam di kanal YouTube #SPEAKUP, Saut Situmorang membedah anatomi kerawanan yang membuat program MBG sangat rentan menjadi bancakan para koruptor.
Menurut analisisnya, setidaknya ada tiga titik lemah utama dalam tata kelola program ini yang wajib diwaspadai:
1. Skala Anggaran yang Terlalu Jumbo
Saut menegaskan bahwa proyek dengan alokasi dana hingga ratusan triliun rupiah selalu magnetis bagi para “pemburu rente”. Anggaran yang luar biasa besar ini rawan dimanipulasi sejak dalam proses perencanaan dan pengesahan regulasi (corruption by design), terutama jika tidak dibarengi dengan transparansi radikal.
2. Rantai Pasok yang Panjang dan Rumit
Program MBG melibatkan jalur logistik yang sangat masif, mulai dari pengadaan bahan baku seperti beras, telur, dan susu, hingga proses pengolahan di dapur umum dan distribusi ke sekolah-sekolah di seluruh pelosok negeri. Saut menilai, setiap titik transaksional dalam rantai pasok ini memiliki risiko kebocoran yang tinggi, baik melalui modus mark-up harga, pemotongan jatah, hingga penurunan kualitas komoditas pangan yang diterima anak-anak.
3. Kelembagaan Baru yang Belum Matang
Pengelolaan program yang diserahkan kepada badan atau lembaga baru juga meningkatkan risiko fraud. Saut menyoroti bahwa lembaga baru umumnya belum memiliki Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang kuat dan teruji. Celah tata kelola inilah yang kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan penyimpangan sebelum sistem pengawasan sempat terbentuk dengan sempurna.
Atas dasar kerawanan yang masif tersebut, Saut Situmorang secara lantang menyatakan bahwa pertanggungjawaban tidak boleh hanya dibebankan pada pelaksana teknis di lapangan. Ia menegaskan bahwa Menteri Keuangan selaku penjaga gawang keuangan negara (fiscal gatekeeper) juga harus diperiksa dan dimintai keterangan untuk memastikan akuntabilitas proses penganggaran sejak awal.
Saut menyerukan agar lembaga pengawas seperti KPK dan BPK segera masuk melakukan mitigasi pencegahan, serta mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengawal ketat jalannya program MBG demi menyelamatkan hak gizi anak-anak Indonesia.
ini kacau ini🗿