JAKARTA – Pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung ke dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) bentukan Donald Trump sebagai kebijakan luar negeri yang sangat keliru. Faisal memperingatkan bahwa langkah ini berpotensi menjebak pasukan Indonesia dalam misi yang justru merugikan bangsa Palestina.
Blunder Diplomatik di Tengah Genosida
Dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Faisal menyebutkan bahwa bergabungnya Indonesia ke BOP adalah ironi besar. Lembaga tersebut diinisiasi oleh AS di bawah Donald Trump dan beranggotakan Israel—negara yang saat ini statusnya adalah tersangka penjahat perang di Mahkamah Internasional (ICJ).
“Ini blunder besar. Kita masuk ke lembaga yang dipimpin oleh orang yang tidak lagi menghormati hukum internasional (Trump) dan di dalamnya ada Israel yang melakukan genosida. Ini sangat menyakitkan bagi bangsa yang sedang dijajah,” tegas Faisal.
Ancaman Melucuti Senjata Pejuang Palestina
Poin paling krusial yang disoroti Faisal adalah rencana pengiriman pasukan internasional ke Gaza di bawah bendera dewan tersebut. Faisal mencurigai agenda tersembunyi AS adalah menggunakan pasukan negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, untuk melucuti senjata para pejuang Palestina seperti Hamas dan Jihad Islam.
“Salah satu jasa besar yang ingin diberikan Trump kepada Israel adalah melucuti pejuang Palestina. Jika pasukan Indonesia ada di sana, kita berisiko dipaksa untuk berhadapan dengan rakyat yang sedang melawan penjajah. Ini kontradiktif dengan konstitusi kita yang menentang penjajahan,” jelas Faisal.
Ia menambahkan bahwa selama ini pejuang Palestina bisa memberikan perlawanan yang setara berkat dukungan persenjataan dari Iran. Dengan masuknya pasukan internasional yang dikendalikan skenario AS-Israel, Faisal khawatir kekuatan perlawanan Palestina akan habis demi menjamin keamanan Israel.
Konsep Perdamaian yang Keliru
Faisal juga mengkritik narasi “perdamaian” yang diusung Presiden Prabowo. Menurutnya, berbicara tentang perdamaian saat sebuah bangsa masih dijajah sama saja dengan meminta bangsa tersebut menyerah kepada penjajahnya.
“Perdamaian dalam kondisi dijajah itu artinya menihilkan hak bangsa Palestina untuk melawan. Indonesia seharusnya mendukung kemerdekaan dulu, baru bicara perdamaian. Jika kita menuntut gencatan senjata tanpa menjamin hak kemerdekaan, itu namanya pemaksaan kehendak penjajah,” tambahnya.
Desakan Keluar dari BOP
Atas dasar tersebut, Faisal mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi posisi Indonesia di BOP. Ia menilai keterlibatan ini hanya akan menjadikan Indonesia sebagai instrumen kepentingan hegemoni AS-Israel di Timur Tengah.
“Momen serangan AS ke Iran ini harus dijadikan alasan kuat bagi Presiden Prabowo untuk keluar dari dewan tersebut. Kita tidak boleh menjadi bagian dari aliansi yang justru memperlemah perjuangan rakyat Palestina dan mengganggu kedaulatan negara sahabat seperti Iran,” pungkasnya.
tuh kan ini sih kalo kita percaya sama orang kafir harbi