INVESTIGASI: Di Balik Barikade BundaranHI dan Ruang AC Istana Wapres—Bau Anyir Suap Peredam Demonstrasi

(Foto: Taufiq Syarifudin/detikcom)

JAKARTA — Jantung pusat ibu Kota –Jakarta  baru baru ini kembali membara. Ribuan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) bersama elemen masyarakat tumpah ruah mengepung Bundaran Hotel Indonesia (HI). Mereka membawa satu tuntutan mutlak: Indonesia Sudah Darurat. Lonjakan tajam Dollar terhadap Rupiah, jeratan krisis ekonomi, serta gurita korupsi yang kian ugal-ugalan memicu amarah publik. Secara spesifik, massa menuntut penghentian total proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Merah Putih yang dinilai merampok APBN di tengah penderitaan rakyat.

Namun, di balik represivitas yang dialami massa UI—mulai dari hadangan barikade berlapis TNI-Polri, padamnya lampu publik secara mendadak,  gangguannya kamera CCTV di area aksi, hingga sabotase sinyal seluler—sebuah anomali memuakkan terjadi di hari  itu.

Fakta miris, kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Universitas Bung Karno (UBK) justru mendapat “karpet merah” di Istana Wakil Presiden. Mereka melenggang mulus, diterima langsung, bahkan berfoto ria bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Kontras menjijikkan ini memantik kecurigaan netizen +62. Gerakan citizen journalism berhasil membongkar kotak pandora: aksi elite mahasiswa UBK ternyata telah dibeli.

Kronologi Dua Wajah: Penindakan Lapangan vs Kompromi Ruang AC

Aksi aliansi mahasiswa UI dan warga di Bundaran HI diredam paksa. Menjelang malam, aparatur keamanan diduga menggunakan taktik pembungkaman ruang demokrasi yang sistematis.

“Ini sabotase. Sinyal diputus agar kami tidak bisa melakukan siaran langsung, dan lampu dimatikan sengaja untuk memicu kekacauan di lapangan,” ungkap salah satu koordinator aksi UI.

Sebaliknya, pemandangan di Istana Wapres justru penuh tawa. Perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum (FH) UBK diterima hangat oleh Gibran. Foto-foto pertemuan tersebut viral dan memicu kecaman keras. Publik menggugat integritas mereka: Mengapa di saat rakyat dihantam gas air mata di jalanan, mereka justru asyik berkompromi di ruang ber-AC?

Kotak Pandora Terbuka: Skenario Suap Melalui Alumni Perantara

Semburan kritik di media sosial memaksa tabir gelap ini robek. Pihak rektorat UBK akhirnya melakukan pemanggilan dan pemeriksaan maraton terhadap Abdimaluddin, Ketua BEM FH UBK yang memimpin delegasi ke Istana Wapres.

Wakil Rektor UBK, Daniel, mengonfirmasi bahwa Abdimaluddin secara resmi telah mengakui penerimaan uang haram tersebut. Skenario penyuapan ini terstruktur rapi:

• Aliran Dana: Uang tunai sebesar Rp20.000.000 diserahkan pada Senin dini hari menjelang aksi. Muncul isu liar di medsos bahwa angka riil mencapai Rp300 juta, namun nominal yang diakui secara resmi adalah Rp20 juta.
• Aktor Inisiator & Perantara: Transaksi ini diinisiasi oleh oknum aparat keamanan yang bertugas melakukan “pengamanan wilayah”. Oknum tersebut tidak bergerak langsung, melainkan menggunakan senior alumni FH UBK sebagai perantara untuk mendekati pengurus BEM.
• Motif Pembungkaman: Uang tersebut adalah pelicin agar mahasiswa UBK membatalkan rencana demonstrasi di depan Istana Negara. Sang perantara mengarahkan agar massa memindahkan lokasi aksi ke gedung DPR RI atau mengubahnya menjadi format audiensi damai demi memecah konsentrasi massa.

“Dia (Abdi) sudah membuat pengakuan resmi kepada pihak universitas bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp20 juta dengan catatan agar mereka tidak melakukan demonstrasi ke Istana,” tegas Daniel. Uang tersebut diakui telah dibagi-bagikan ke beberapa rekannya dengan dalih biaya operasional.

Sikap Kampus: Sanksi Administratif yang “Main Aman”

Merespons skandal yang mencoreng institusi, birokrasi Universitas Bung Karno mengambil langkah cepat namun terbatas. Kampus resmi menonaktifkan Abdimaluddin dari jabatannya sebagai Ketua BEM FH UBK dan membentuk Tim Investigasi Internal. (foto tribun news.com)

Namun, langkah ini justru memicu kritik baru dari pengamat hukum dan Ikatan Alumni. Mengapa kampus hanya menjatuhkan sanksi etik-administratif? Bukankah pengakuan aliran dana dari oknum aparat tersebut sudah memenuhi unsur tindak pidana penyuapan atau gratifikasi?

Ada indikasi kuat mengapa pihak rektorat enggan menyeret kasus ini ke ranah hukum pidana:

1. Ketakutan pada Efek Domino Politik: Kasus ini menyandera nama Wakil Presiden dan institusi keamanan negara. Membawa kasus ini ke jalur hukum pidana berarti memaksa kampus berkonfrontasi langsung dengan tembok kekuasaan—pilihan yang dihindari oleh birokrat yang ingin selamat.
2. Menyelamatkan Brand Image Kampus: Proses peradilan pidana yang panjang akan terus menaruh nama UBK di bawah sorotan negatif media. Kampus memilih “melokalisasi” badai ini sebagai pelanggaran internal biasa demi meredam kerusakan reputasi.
3. Sikap Pragmatis Birokrasi: Sidang etik internal jauh lebih cepat selesai dibandingkan proses hukum pidana di kepolisian atau kejaksaan yang berpotensi membelah faksi mahasiswa dan mengganggu stabilitas kampus.

Ironi Gerakan Moral: Ketika Idealisme Digadaikan Rp20 Juta

Skandal ini menjadi noda hitam dalam sejarah gerakan mahasiswa kontemporer di Indonesia. Di satu sisi jalan, kita melihat heroisme mahasiswa UI dan masyarakat sipil yang bertahan menghadapi intimidasi fisik dan digital demi membela perut rakyat yang lapar. Di sisi jalan yang lain, kita disuguhi tontonan menjijikkan dari oknum pelacur intelektual yang menggadaikan suara kritisnya demi lembaran rupiah.