JAKARTA — Di balik jargon kemanusiaan untuk memperbaiki gizi anak bangsa, megaproyek Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung rezim Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka dicurigai menyimpan motif ekonomi politik yang jauh lebih gelap. Mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, menilai program bernilai ratusan triliun rupiah ini telah bermutasi menjadi ladang perburuan rente (rent-seeking) berskala raksasa bagi para elite penguasa dan pengusaha kroni.
Kritik tajam ini dibeberkan Tiyo dalam wawancara di kanal YouTube #SPEAKUP bersama mantan Ketua KPK, Abraham Samad. Istilah “Maling Berkedok Gizi” yang ia giring ke ruang publik bukan sekadar letupan emosi mahasiswa, melainkan sebuah konseptualisasi atas potensi penjarahan uang rakyat secara struktural.
Memahami Perburuan Rente di Balik Nasi Kotak
Dalam kacamata ekonomi politik, perburuan rente terjadi ketika para pemburu keuntungan memanfaatkan regulasi dan anggaran pemerintah untuk meraup kekayaan tanpa menciptakan nilai ekonomi yang produktif secara riil bagi masyarakat.
Tiyo mengendus bahwa alokasi anggaran fantastis untuk MBG rawan diperebutkan oleh jejaring oligarki melalui kontrol rantai pasok. Dari hulu hingga hilir, proyek ini membutuhkan pengadaan komoditas dalam skala masif: mulai dari jutaan ton beras, telur, daging ayam, hingga impor sapi perah demi pasokan susu.
- Monopoli Vendor dan Gurita Korporasi: Ada kekhawatiran besar bahwa tender pengadaan logistik ini tidak akan jatuh ke tangan petani atau peternak lokal, melainkan disikat habis oleh korporasi pangan raksasa yang memiliki kedekatan politik dengan penguasa.
- Kebocoran Anggaran Berlapis: Dengan rantai birokrasi dan jalur distribusi yang sangat panjang dari pusat ke daerah, anggaran per porsi makan sangat rawan “disunat” di setiap lapisan. Akibatnya, anggaran yang keluar dari APBN berpotensi besar menyusut drastis ketika sampai dalam bentuk makanan di meja belajar anak-anak.
Ancaman terhadap Kedaulatan Pangan Lokal
Modus perburuan rente ini juga dinilai mengancam kedaulatan pangan daerah. Alih-alih menerapkan konsep desentralisasi di mana setiap sekolah atau desa mengelola pangannya sendiri berbasis potensi lokal, proyek ini cenderung dipaksakan secara sentralistik.
Ketergantungan pada komoditas impor—seperti rencana impor sapi perah skala besar—menjadi indikator kuat adanya pihak-pihak yang diuntungkan dari kebijakan kuota impor tersebut. Langkah ini dinilai justru mematikan subsistensi petani dan peternak kecil di daerah yang tidak mampu bersaing dengan kapital besar para pemburu rente.
“Anggaran ratusan triliun ini ditarik dari keringat pajak rakyat. Sangat naif jika kita percaya ini murni demi gizi, sementara di belakang layar para pemburu rente sudah bersiap membagi-bagi kavling proyekan,” cetus Tiyo dalam diskusi mendalam tersebut.
Melalui ulasan kritis ini, gerakan mahasiswa mendesak agar publik tidak terbuai oleh narasi “gratisan” yang dipasarkan pemerintah. Pengawasan radikal dari masyarakat sipil, komisi antirasuah, dan lembaga audit negara mutlak diperlukan sebelum megaproyek ini menjelma menjadi skandal korupsi terbesar di era pemerintahan baru.
Analisis ekonomi politik selengkapnya mengenai proyek MBG oleh Tiyo Ardianto dapat disaksikan langsung pada kanal #SPEAKUP: Diteror & Dapat Ancaman Pembunuhan. Ketua BEM UGM: MBG, Maling Berkedok Gizi?.
