JAKARTA — Di balik megahnya narasi swasembada sosial yang digaungkan rezim Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru menghadapi gugatan ideologis dan teknis yang sangat fatal dari kelompok intelektual kampus. Mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, secara terbuka menguliti borok megaproyek nasional ini dan menjulukinya sebagai proyek “Maling Berkedok Gizi”.
Dalam kesaksiannya di kanal YouTube #SPEAKUP bersama mantan Ketua KPK Abraham Samad, Tiyo membeberkan argumen berbasis data mengenai mengapa program bernilai ratusan triliun ini lebih menyerupai komoditas politik dan ladang perburuan rente (rent-seeking) ketimbang solusi riil untuk anak bangsa.
Berikut adalah tiga substansi kritik mendasar yang dilemparkan BEM UGM terhadap program MBG:
1. Celah Korupsi Struktural Skala Raksasa
BEM UGM mengendus anggaran jumbo yang dialokasikan untuk MBG sangat rawan menjadi bancakan korupsi struktural. Dengan perputaran uang yang begitu masif dari pusat hingga ke desa, sistem pengawasan yang ada dinilai belum siap. Tiyo menegaskan, label “Maling Berkedok Gizi” muncul karena besarnya potensi penyimpangan anggaran oleh para elite penguasa dan kontraktor yang memanfaatkan pengadaan logistik pangan demi keuntungan sepihak, mengorbankan kualitas gizi yang seharusnya diterima anak-anak.
2. Logistik Karut-Marut dan Pemaksaan Pangan Sentralistik
Secara teknis di lapangan, BEM UGM menilai infrastruktur logistik Indonesia sama sekali belum siap mengeksekusi program dengan skala sebesar ini. Pemaksaan standarisasi menu dari pusat mengabaikan kedaulatan pangan lokal. Akibatnya, distribusi di lapangan berpotensi besar karut-marut, terjadi pemborosan anggaran akibat rantai pasok yang panjang, hingga risiko makanan kedaluwarsa atau salah sasaran yang justru memperburuk kondisi di wilayah-wilayah pelosok.
3. Politisasi Bansos demi Citra Jangka Pendek
Kritik paling menohok dari mahasiswa adalah aspek politis dari program ini. MBG dinilai kental dengan nuansa populisme kosmetik—sebuah strategi instan untuk menjaga popularitas rezim di mata rakyat lapis bawah. BEM UGM menegaskan bahwa membagikan makanan gratis secara massal tidak akan pernah menyelesaikan akar masalah kemiskinan struktural dan stunting. Pemerintah dituding sengaja memelihara ketergantungan rakyat terhadap bansos, alih-alih membangun kedaulatan ekonomi keluarga yang mandiri.
“Ini bukan sekadar soal membagikan susu dan nasi kotak. Ini soal bagaimana anggaran negara yang ditarik dari pajak rakyat, diduga kuat diputar kembali menjadi alat pelanggeng kekuasaan dan pemuas nafsu para pemodal,” tegas Tiyo dalam diskusi tersebut.
Sikap kritis yang dibukakan oleh BEM UGM ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah untuk tidak main-main dalam mengelola duit rakyat. Mahasiswa menuntut evaluasi total dan transparansi radikal atas seluruh aliran dana MBG sebelum program ini berubah menjadi skandal korupsi terbesar di era pemerintahan baru.
Analisis tajam dan pemaparan data lengkap terkait kejanggalan program MBG oleh Tiyo Ardianto dapat diakses melalui tayangan penuh #SPEAKUP: Diteror & Dapat Ancaman Pembunuhan. Ketua BEM UGM: MBG, Maling Berkedok Gizi?.
