JAKARTA – Di bawah sengatan matahari yang membakar aspal Monas, seorang pria paruh baya dengan caping kusam berdiri tegak. Di tangannya bukan piring makan, melainkan poster karton menggambarkan kondisi kaum buruh yang terus berjuang, menyuarakan haknya untuk mendapatkan upah yang layak. Bukan hadir sekedar untuk mengejar sedekah bantuan siang hari itu.
Pemandangan ini menjadi potret kontras di tengah keriuhan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun ini. Di satu sisi, panggung megah didirikan dan pidato tentang program makan gizi gratis menggema. Namun, bagi aktivis demokrasi sekaligus pendiri Asanesia TV, Syamsuddin Alimsyah, fenomena ini justru mengusik esensi dasar dari perjuangan buruh.
Melawan Lupa Sejarah
Syamsuddin mengingatkan bahwa 1 Mei bukanlah lahir dari kesepakatan meja makan yang hangat. Ia lahir dari darah dan air mata di Chicago tahun 1886. Lewat ulasannya di kanal Asanesia TV, Syamsuddin menegaskan bahwa May Day adalah hari perlawanan menuntut hak, bukan festival untuk memenuhi ambisi penguasa.
“Sejarah mencatat bahwa buruh bergerak serentak menuntut diperlakukan secara manusiawi, menuntut kepastian regulasi, bukan disuguhi daftar menu makan siang,” ujarnya tajam. Bagi Syamsuddin, mengubah panggung May Day menjadi ajang promosi program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah sebuah kekeliruan momentum yang membuat suasana menjadi “kaku.”
Hak, Bukan Belas Kasihan
Kritik keras Syamsuddin tertuju pada pergeseran narasi dari “tuntutan hak” menjadi “penerimaan karitas”. Kehadiran pembagian sembako gratis di arena May Day dinilai sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum buruh.
“Buruh itu menuntut kepastian upah agar mereka mampu membeli beras sendiri, bukan menerima beras gratis,” tegas Syamsuddin. Ia melihat adanya upaya sistematis yang tanpa sadar merendahkan posisi buruh—dari subjek hukum yang berdaulat menjadi objek penerima bantuan sosial. Menurutnya, jika seorang pemimpin gagal membaca suasana kebatinan buruh dan justru sibuk berpidato soal proyek di hadapan massa yang sedang lapar akan keadilan, maka nilai kesakralan May Day telah tergerus habis.
Ironi di Balik Barikade
Sementara panggung di pusat kota dipenuhi senyum pejabat dan gimik politik, Syamsuddin menyoroti fakta pahit yang terjadi di luar barikade. Di saat panggung Monas sibuk bersolek, para aktivis di daerah lain—seperti di Bandung—justru menghadapi tindakan represif aparat.
“Ini ironi. Di satu sisi ada konser pidato, di sisi lain ada penangkapan aktivis. Seharusnya negara hadir memberikan komitmen perlindungan, bukan sekadar membagi paket sembako di depan publik yang justru menunjukkan bahwa rakyat kita masih berada dalam kemiskinan,” tambahnya.
Sebagai penutup, Syamsuddin Alimsyah melalui Asanesia TV berpesan bahwa May Day harus tetap menjadi alarm tahunan bagi penguasa. Membiarkan hari sakral ini menjadi sekadar festival atau bagi-bagi sembako sama saja dengan mengkhianati sejarah panjang perjuangan kelas pekerja. Karena pada akhirnya, buruh tidak butuh panggung sandiwara; mereka butuh keadilan yang nyata di atas kertas kebijakan.
