Negara Abai, Senjata Perang ‘Spyware’ Kini Sasar Ponsel Warga Sipil

MAKASSAR — Praktik pengawasan digital di Indonesia telah memasuki fase yang mengkhawatirkan. Teknologi spyware tingkat militer yang dirancang untuk memerangi terorisme kini ditengarai telah melenceng menjadi alat pembungkam suara kritis masyarakat sipil.

Direktur KOPEL Indonesia, Herman Kajang, menegaskan bahwa perangkat lunak seperti Pegasus buatan NSO Group asal Israel bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan ancaman nyata bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Teknologi “Zero-Click”: Pengintaian Tanpa Celah

Berbeda dengan virus komputer konvensional, spyware modern bekerja dengan metode zero-click. Korban tidak perlu mengklik tautan atau mengunduh file apa pun. Secara senyap, perangkat ini menyusup dan mengambil alih kendali penuh atas ponsel pintar.

“Ini adalah teknologi kelas militer. Ia bisa menembus pesan terenkripsi seperti WhatsApp dan Signal, menyalakan mikrofon untuk penyadapan suara, hingga melacak koordinat GPS secara real-time tanpa jejak,” ujar Herman dalam forum konsolidasi masyarakat sipil di Makassar, Senin (11/5).

Herman menjelaskan bahwa spyware dirancang untuk mencuri informasi paling sensitif—mulai dari kata sandi, data keuangan, hingga riwayat penjelajahan (browsing)—untuk kemudian dikirimkan kepada pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.

Ancaman Eksistensial dan Ketidakberdayaan Negara

Penggunaan teknologi surveilans yang agresif ini dinilai tidak sebanding dengan perlindungan hukum yang ada. Herman menyoroti bagaimana data pribadi warga negara kini menjadi sangat rentan terhadap pencurian identitas dan penipuan terstruktur.

“Penggunaan spyware tanpa pengawasan dan akuntabilitas yang ketat bukan lagi soal isu privasi semata, tapi ancaman eksistensial terhadap demokrasi,” tegasnya.

Ironisnya, di tengah gencarnya serangan digital terhadap jurnalis, aktivis, dan akademisi, negara dianggap belum menunjukkan sikap serius untuk membatasi atau mengaudit penggunaan teknologi ini. Absennya transparansi mengenai siapa saja lembaga negara yang membeli spyware dan untuk tujuan apa perangkat tersebut digunakan, semakin mempertebal kecurigaan publik.

Data Pendukung: Jejak Intelijen di Indonesia

Berdasarkan data dari Citizen Lab dan laporan Amnesty International, jejak penggunaan spyware di Indonesia bukan sekadar isapan jempol. Investigasi lintas negara seringkali menemukan domain-domain yang terhubung dengan infrastruktur spyware aktif di jaringan internet Indonesia.

Masyarakat sipil kini mendesak adanya audit independen terhadap seluruh perangkat surveilans yang dimiliki instansi keamanan negara. Tanpa regulasi yang memadai, “senjata perang” digital ini akan terus menghantui siapa saja yang berani bersuara di ruang publik.

---

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari otoritas terkait mengenai prosedur audit atau transparansi penggunaan alat surveilans tingkat tinggi di instansi pemerintah