JAKARTA — Tiga program andalan di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi beban berat bagi kesehatan keuangan negara (fiskal). Kebijakan tersebut adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Badan Pengelola Investasi Danantara.
Ekonom Senior, Prof. Ferry Latuhihin, menilai ketiga kebijakan ini tidak memiliki kalkulasi risiko yang matang, sehingga memicu ketidakpastian di mata investor asing dan menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ini yang membuat pasar keuangan kita rontok. Kebijakan-kebijakan ini dinilai pasar kurang produktif dan justru bikin bingung,” ujar Ferry dalam tayangan gelar wicara di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.
Ferry membedah satu per satu dampak dari ketiga kebijakan tersebut terhadap perekonomian:
1. Makan Bergizi Gratis (MBG) Program ini dinilai memberikan beban struktural yang terlalu besar bagi APBN karena sifatnya yang murni konsumsi. Menurut Ferry, dalam prinsip ekonomi makro, tugas mendesak pemerintah saat ini adalah menciptakan lapangan kerja produktif agar masyarakat bisa mandiri, bukan mendistribusikan konsumsi langsung yang menghabiskan ruang anggaran negara.
2. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) Ekspansi kelembagaan ekonomi hingga ke tingkat desa ini dinilai belum berbasis pada produktivitas riil yang kokoh. Ferry mengkhawatirkan kebijakan ini hanya akan memicu inefisiensi anggaran baru dan berisiko menjadi beban dana segar di tingkat daerah tanpa timbal balik ekonomi yang jelas.
3. Badan Pengelola Investasi Danantara Kehadiran superholding investasi baru ini dinilai membingungkan pelaku pasar modal dan investor asing. Alih-alih memperbaiki tata kelola BUMN, lembaga yang belum teruji ini justru dinilai menciptakan tumpang tindih regulasi (regulatory uncertainty) yang membuat investor memilih menarik modalnya keluar dari Indonesia.
Menurut Ferry, rentetan kebijakan yang dinilai menyalahi hukum pasar ini memicu fenomena aksi jual aset di Indonesia (sell Indonesia) oleh investor asing. Akibatnya, pasar saham (IHSG) melorot tajam dan surat utang negara sepi peminat.
Ferry mengingatkan pemerintah agar tidak menutup mata terhadap sentimen negatif pasar ini. Jika pengelolaan anggaran terus dipaksakan untuk program non-produktif, kredibilitas ekonomi Indonesia di mata dunia dipertaruhkan, yang pada akhirnya bisa memicu krisis ekonomi yang berdampak langsung pada masyarakat luas.
