JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sedang berada dalam posisi lampu kuning yang mengkhawatirkan. Mata uang Garuda diprediksi berpotensi melemah tajam hingga menembus angka Rp22.000 pada bulan Juli, bahkan bisa merosot lebih dalam hingga Rp25.000 per dolar AS pada paruh kedua tahun ini.
Peringatan keras ini disampaikan oleh Ekonom Senior, Prof. Ferry Latuhihin. Menurutnya, anjloknya nilai tukar rupiah belakangan ini tidak bisa lagi melulu menyalahkan situasi global atau luar negeri.
“Ini boroknya ada di kita. Masalah domestik (dalam negeri) menyumbang 75 persen dari pelemahan rupiah saat ini,” ujar Ferry dalam tayangan gelar wicara di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.
Ferry menjelaskan bahwa akar masalah utama bersumber dari kepanikan dan ketidakpercayaan investor asing terhadap kebijakan ekonomi di dalam negeri. Pasar melihat beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) era pemerintahan saat ini sudah terlalu berat.
Beberapa kebijakan yang disorot tajam karena dianggap menguras uang negara dan kurang produktif antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), hingga peluncuran superholding Badan Pengelola Investasi Danantara. Menurut Ferry, program-program tersebut memicu ketidakpastian regulasi yang membuat investor memilih menarik modalnya keluar dari Indonesia (capital outflow).
Fenomena kaburnya modal asing ini terlihat jelas dari merosotnya pasar saham (IHSG) dan sepinya peminat obligasi atau surat utang negara (SBN). Situasi ini diperparah oleh ancaman nyata dari lembaga pemeringkat internasional yang bisa menurunkan peringkat prospek ekonomi (rating outlook) Indonesia dari stabil menjadi negatif.
Jika penurunan peringkat itu benar-benar terjadi, Ferry memperingatkan akan terjadi kepanikan massal di pasar keuangan yang bisa melambungkan dolar AS hingga menyentuh Rp25.000 di semester kedua.
Jika proyeksi buruk ini menjadi kenyataan, masyarakat luas—khususnya kelas menengah—akan menjadi kelompok yang paling terpukul. Dolar yang mahal dipastikan bakal memicu kenaikan harga barang pokok, tarif energi, hingga biaya produksi industri yang berujung pada ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ferry mendesak pemerintah untuk segera melakukan mitigasi risiko yang nyata dan berhenti berada dalam posisi menyangkal (denial) terhadap rapuhnya fundamental ekonomi dalam negeri. Ia mengingatkan bahwa tugas utama negara saat ini seharusnya fokus pada penciptaan lapangan kerja produktif, bukan mendistribusikan anggaran untuk konsumsi langsung yang membebani fiskal.
