JAKARTA — Pasar keuangan Indonesia sedang menghadapi badai serius akibat hilangnya kepercayaan investor asing. Fenomena kaburnya modal asing secara besar-besaran dari dalam negeri atau capital outflow kini menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional.
Kondisi mengkhawatirkan ini dibeberkan oleh Ekonom Senior, Prof. Ferry Latuhihin. Ia mengungkapkan bahwa saat ini di pasar keuangan global sedang terjadi tren kecenderungan “Aksi Jual Aset Indonesia” (sell Indonesia) oleh para pemodal internasional.
“Investor asing berbondong-bondong keluar dari pasar keuangan kita. Ini bukan lagi sekadar rumor, tapi tecermin jelas dari runtuhnya pasar saham (IHSG) yang merosot tajam dan sepinya peminat obligasi atau Surat Berharga Negara (SBN),” ungkap Ferry dalam tayangan gelar wicara di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.
Menurut Ferry, akar masalah dari krisis kepercayaan ini bukanlah faktor eksternal atau kondisi ekonomi global, melainkan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi domestik. Investor membaca adanya penurunan kualitas pengelolaan anggaran negara (APBN) yang kini dinilai lebih banyak tersedot untuk program-program konsumtif daripada program produktif yang menghasilkan lapangan kerja.
Situasi ini diperparah oleh sikap otoritas fiskal, dalam hal ini Kementerian Keuangan, yang dinilai cenderung berada dalam posisi menyangkal (denial) terhadap rapuhnya fundamental ekonomi dalam negeri.
“Sikap yang selalu merasa semua baik-baik saja di depan publik justru membuat pasar makin ragu. Investor butuh transparansi dan langkah mitigasi yang nyata, bukan bantahan,” tegas Ferry.
Ferry memperingatkan, jika krisis kepercayaan ini terus dibiarkan tanpa ada evaluasi kebijakan dari pemerintah, dampaknya akan sangat fatal. Kaburnya modal asing yang tidak terkendali akan membuat nilai tukar rupiah makin tidak bertenaga.
Bagi masyarakat awam, kaburnya investor asing ini bukan sekadar angka di layar bursa saham. Ketika modal asing seret dan rupiah hancur, dampaknya akan langsung dirasakan di dapur warga: harga barang-barang kebutuhan pokok yang sebagian besar masih impor akan melonjak drastis, disusul oleh kenaikan biaya produksi pabrik-pabrik yang ujung-ujungnya memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
