JAKARTA – Indonesia dinilai sedang berada di persimpangan jalan yang berbahaya. Alih-alih merawat kemerdekaan berpendapat yang diperjuangkan pada reformasi 1998, pemerintah saat ini dianggap mulai memoles kembali perkakas lama era Orde Baru: Sensor dan Pembungkaman.
Pernyataan ini disampaikan oleh jurnalis senior sekaligus mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lukas Luwarso, dalam sebuah diskusi mendalam yang ditayangkan melalui kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP. Lukas menyoroti tindakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang kian agresif melakukan take down terhadap konten kritis, termasuk pernyataan tokoh reformasi Amien Rais.
Penyalahgunaan Instrumen Negara
Lukas Luwarso menilai tindakan Komdigi yang melakukan take down sepihak bukan sekadar urusan teknis, melainkan bentuk penyimpangan konstitusi. Menurutnya, Komdigi telah bermutasi menjadi “Kementerian Penerangan” gaya baru yang bekerja dengan algoritma pembungkaman.
“Saya rasa apa yang dilakukan Komdigi itu sudah masuk wilayah satu pemerintahan yang menggunakan cara-cara otoriter, cara-cara sensor,” tegas Lukas dalam wawancara tersebut. Ia menggarisbawahi bahwa jika seorang pejabat merasa difitnah, hukum menyediakan ruang melalui delik aduan personal, bukan dengan menggunakan kementerian sebagai “bodyguard” digital bagi elite kekuasaan.
Ironi “Amnesia” Mantan Aktivis
Poin yang paling menukik dalam argumen Lukas adalah keterlibatan para mantan jurnalis dan aktivis di pucuk kepemimpinan Komdigi saat ini. Ia menyebut fenomena ini sebagai bentuk “amnesia politik” yang sangat ironis.
Lukas mengingatkan bahwa pimpinan kementerian tersebut adalah orang-orang yang dulu dibesarkan oleh ruang-ruang kebebasan dan bahkan pernah menjadi korban pembungkaman Orde Baru. Namun, kini mereka justru menjadi arsitek di balik kebijakan yang membatasi ekspresi publik. “Kok menjadi amnesia dua figur ini,” ujarnya menyentil latar belakang pimpinan kementerian yang menurutnya kini justru meniru cara-cara penguasa masa lalu.
Kegagalan Teater Politik
Lukas memperingatkan bahwa di era informasi yang cair, sensor justru akan menjadi bumerang bagi pemerintah. Ia mengibaratkan situasi saat ini seperti dongeng “Raja Telanjang,” di mana lingkaran kekuasaan hanya memberikan laporan yang menyenangkan telinga penguasa, sementara masyarakat melihat kenyataan yang sebaliknya.
“Apa yang dilakukan Komdigi itu adalah resep untuk meningkatkan rating isu yang mau dibungkam. Semakin dikontrol, semakin disensor, akan semakin memancing rasa ingin tahu publik,” tambah Lukas. Ia menyimpulkan bahwa gaya pemerintahan otoriter digital ini hanya akan mempercepat runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap komitmen demokrasi Presiden Prabowo.
