dok (ist milik infobalinews.id)
MAKASSAR — Praktik intervensi pihak asing dalam penyusunan kebijakan domestik kembali menjadi sorotan tajam. Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Dr. Hamid Paddu, M.A., menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi Indonesia saat ini tengah berada dalam ujian berat akibat kuatnya tekanan dan pengaruh dari lembaga keuangan global maupun kepentingan eksternal.
Peringatan keras tersebut disampaikan Prof. Hamid saat berbicara secara terbuka dalam program bincang-bincang di kanal YouTube KOPEL TV. Menurutnya, ketidakberdayaan regulator dalam mempertahankan kemandirian regulasi berisiko menyeret Indonesia ke dalam cengkeraman kolonialisme gaya baru di sektor ekonomi.
“Ketika arah kebijakan fiskal, moneter, hingga pengelolaan sumber daya strategis kita didikte oleh kepentingan asing, saat itulah kita kehilangan esensi kemerdekaan ekonomi yang sesungguhnya,” ujar Prof. Hamid dalam diskusi tersebut.
Risiko Ketergantungan Utang dan Regulasi
Prof. Hamid menyoroti bagaimana instrumen pinjaman luar negeri dan paket kebijakan internasional kerap disusupi prasyarat yang menguntungkan negara donor atau korporasi global, alih-alih menjawab kebutuhan riil masyarakat di dalam negeri. Kondisi ini membuat struktur ekonomi nasional menjadi rentan terhadap guncangan eksternal.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa intervensi tersebut tidak hanya berdampak pada hilangnya nilai tambah komoditas domestik, tetapi juga melemahkan daya tawar pemerintah dalam merumuskan undang-undang dan regulasi yang pro-rakyat.
“Kita melihat bagaimana sektor-sektor vital dikendalikan oleh standar yang ditentukan di luar negeri. Kalau ini dibiarkan, negara kita hanya akan menjadi penonton di rumah sendiri,” tambahnya.
Urgensi Pemulihan Kemandirian Nasional
Sebagai solusi atas ancaman tersebut, Prof. Hamid mendesak pemerintah untuk memperkuat kedaulatan ekonomi melalui beberapa langkah taktis:
- Audit Kebijakan Strategis: Meninjau kembali seluruh perjanjian internasional dan regulasi investasi yang berpotensi merugikan kepentingan nasional.
- Penguatan Kapasitas Domestik: Mengoptimalkan penerimaan pajak dalam negeri dan memperkuat industri pengolahan (downstreaming) berbasis kekuatan lokal.
- Keberanian Politik (Political Will): Pengambil kebijakan harus memiliki ketegasan moral untuk menolak intervensi asing yang mencederai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Diskusi mendalam di KOPEL TV ini menjadi pengingat krusial bagi publik dan pemerintah bahwa ketahanan nasional tidak hanya diukur dari pertumbuhan angka statistik semata, melainkan dari sejauh mana bangsa ini mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa setir dari kekuatan luar.
